Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengendalian Gratifikasi Harus Didukung Semua Pihak

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
SOWAN PRESIDEN : Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin. (ISTIMEWA)
SOWAN PRESIDEN : Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin. (ISTIMEWA)
RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan webinar pengendalian gratifikasi sebagai rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2021, Selasa (30/11).

Tema yang diangkat adalah 'Pengendalian Gratifikasi: Mencabut Akar Korupsi', Webinar tersebut diselenggarakan dengan metode daring yang ditayangkan melalui kanal Youtube KPK RI. Hadir Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai penerima penghargaan antigratifikasi selama dua tahun berturut - turut, yaitu di tahun 2013 dan 2014.

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu hadir secara daring bersama dengan Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron, Wakil Menkumham RI Edward Omar Sharif Hiariej, Irjen Kemenag RI Deni Suardini, Inspektur Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun, serta Junior Manager PT KCI Wahyu Listyantar.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menekankan pentingnya upaya pengendalian gratifikasi dilakukan dalam membangun pelayanan publik yang tidak memihak. "Ketika banyak gratifikasi, maka pelayanan publik akan pro kepada yang memberi. Nah, adanya pro kepada yang memberi itu yang sebenarnya kita hindari dengan cara melaporkan gratifikasi," kata Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron mendorong adanya peningkatan tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik yang dapat memberikan kepastian pada masyarakat, sehingga tidak terdapat potensi gratifikasi.

"Perlu tata kelola mulai dari keuangan negara hingga layanan publik itu bisa berkepastian. Kalau sudah berkepastian, harapannya tidak perlu lagi ada pemberian - pemberian yang bisa mempengaruhi penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan," tambahnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan, jika gratifikasi sebenarnya memiliki pengertian yang netral. Namun bagi penyelenggara negara, gratifikasi dan suap kemudian memiliki perbedaan yang tipis.
"Beda gratifikasi dan suap kalau bahasa anak mudanya beti atau beda tipis. Untuk itu, bagi yang menerima gratifikasi harus melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tidak boleh lebih dari 30 hari," jelas Edward.

Ia menegaskan, perlu adanya pelaporan gratifikasi agar kemudian penyelenggara negara tidak terjerat pidana. "Ketika menduduki jabatan publik, penyelenggara negara tidak boleh lagi menerima apapun baik secara langsung, maupun tidak langsung," katanya.

Di sisi lain, Hendi dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa gratifikasi merupakan sebuah budaya yang harus diubah dengan komitmen bersama. "Menurut saya kita harus bersama - sama dalam memerangi korupsi. Tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, jangan hanya dibebankan pada KPK, atau aparat penegak hukum yang lain, tapi menjaga tanggung jawab seluruh warga bangsa," tandas Hendi

Salah satunya diperlukan contoh - contoh yang diberikan para pimpinan ke bawah, sehingga seluruh elemen dapat memiliki komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi.

"Untuk itu, di Kota Semarang sendiri juga memaksimalkan kanal pelaporan Lapor Hendi, sehingga masyarakat bisa aktif melaporkan bila menemukan hal - hal yang perlu penindakan secara tegas," katanya. (den/aro)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Semen Gresik Perkuat Budaya Anti Gratifikasi dan Penyuapan Guna Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Berintegritas

Semen Gresik Perkuat Budaya Anti Gratifikasi dan Penyuapan Guna Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Berintegritas

PT Semen Gresik terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui penguatan budaya antigratifikasi dan anti penyuapan. Komitmen tersebut diwujudkan

Ruang Politik di PDIP Menyempit, PSI Siap Tampung Hendi

Ruang Politik di PDIP Menyempit, PSI Siap Tampung Hendi

PSI siap menerima mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi apabila benar bergabung. Pernyataan itu memperkuat spekulasi perpindahan politik Hendi yang belakangan dinilai mulai kehilangan ruang strategis di internal PDIP

PSI Sambut Baik Jika Hendrar Prihadi Merapat

PSI Sambut Baik Jika Hendrar Prihadi Merapat

PSI membuka peluang bagi eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) apabila memutuskan bergabung. Sebab, perpindahan kader lintas partai dinilai sebagai dinamika yang lumrah dalam politik,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer