Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PNS Dibekali Pemahaman Advokasi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯

RADARSEMARANG.ID, SALATIGA - Kunci utama bagi PNS adalah memberikan pelayanan ke masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Apabila ada masalah, maka semua akan bisa ditangani dengan baik, cepat dan efisien. Bahwa dengan semakin tertibnya administrasi kependudukan, nantinya akan berimbas kepada masyarakat. Tapi tak dipungkiri, masih adanya permasalahan yang muncul disana. Seperti halnya perbuatan melawan hukum yang akhirnya menjadi gugatan sederhana.

Hal itu dipaparkan Wakil Wali Kota Muh Haris . Menurutnya, dengan adanya pembinaan yang baik terhadap permasalahan yang ada, maka kesesuaian terhadap aturan maupun kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan akan baik, sehingga akan berimbas baik kepada pelayanan ke masyarakat.

"Hal ini penting, apabila timbul masalah akan cepat teratasi dan penanganannya sesuai dengan Undang-Undang. Kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan pengetahuan bagaimana menghadapi masalah yang ada. Kunci utamanya adalah memberikan pelayanan ke masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ada,” ujarnya.

“PNS harus menjaga komitmennya sebagai abdi negara. Hal ini akan menjadi bagian dari ihtiar kita untuk bersama-sama memperbaiki diri dalam memberikan  pelayanan yang baik kepada masyarakat,” beber Haris.

Dirinya juga mengajak kepada seluruh peserta agar bisa mengambil ilmu dan referensi untuk diadopsi pada saat bekerja dalam memberikan pelayanan kepada warga maupun masyarakat. “Kita timba ilmu mereka, ada yang advokat, pengacara, perwakilan pengadilan negeri kota Salatiga. Mereka mempunyai kemampuan, sehingga akan memberikan referensi dan ilmunya kepada PNS di kota Salatiga tersebut,” ajaknya.

Sementara itu, Suroso Kuncoro SH selaku advokat mengatakan bahwa  untuk menertibkan administrasi kependudukan ini diperlukan pemahaman yang baik dalam memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan hukum setiap peristiwa kependudukan.

“Pelayanan administrasi bisa diselesaikan dengan profesional, sesuai standar, tertib dan tidak diskriminatif. Maka diperlukan pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ada dengan mencermati UU Nomor 23 tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013, ”papar Suroso Kuncoro yang sebelum pensiun pernah menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkot Salatiga. (sas/bas)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gaji PNS Bakal Disalurkan Lewat Koperasi? Usulan Sudah Masuk Kemenkeu, Begini Kelanjutannya

Gaji PNS Bakal Disalurkan Lewat Koperasi? Usulan Sudah Masuk Kemenkeu, Begini Kelanjutannya

Gaji PNS 2026 berpotensi disalurkan melalui koperasi. Apakah rekening ASN akan berubah dan kapan berlaku? Simak penjelasan terbarunya.

Gaji PNS Oktober 2026 Naik atau Tidak? Ini Tabel dan Aturan Terbarunya

Gaji PNS Oktober 2026 Naik atau Tidak? Ini Tabel dan Aturan Terbarunya

Gaji PNS Oktober 2026 apakah naik? Simak aturan terbaru, dasar tabel gaji PNS, golongan, masa kerja dan kenaikan gaji berkala.

BKN Luruskan Data 2.722 ASN Mengundurkan Diri, Ternyata Tak Semuanya Keluar

BKN Luruskan Data 2.722 ASN Mengundurkan Diri, Ternyata Tak Semuanya Keluar

BKN meluruskan data 2.722 ASN mengundurkan diri pada Semester I 2026. Ternyata hanya 384 orang yang benar-benar keluar dari ASN tanpa hak pensiun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer