Sustainability Mutu Pendidikan di Tengah Program Kartu Pra Kerja

162
Adelina Mariani SE MM
Adelina Mariani SE MM

RADARSEMARANG.ID, KARTU Prakerja adalah kartu dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Selain memberdayakan, kartu tersebut dinyatakan dapat menanggulangi kemiskinan. Kartu tersebut juga dinilai efektif untuk Industri 4.0. Kartu hanya dikhususkan bagi anak muda yang baru tamat SMA atau perguruan tinggi dan diberi tunja-ngan untuk biaya pelatihan kerja dalam jangka waktu 612 bulan saja.

Pendidikan merupakan kunci perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan secara hakekat mampu mengembangkan SDM bermutu dan memiliki daya saing dengan bangsa lain. Kualitas SDM menjadi faktor strategis dalam membangun pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam kaitan itu, SDM bermutu tentunya SDM yang mampu melaksanakan fungsi dan kinerjanya secara inovatif, kreatif, dan produktif dengan semangat kerja dan disiplin tinggi.

Penerapan sistem Industri 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan SDM dengan kompetensi tinggi. Dari kebutuhan ini, sudah saatnya dibutuhkan transformasi keterampilan dari Sumber Daya Manusia (SDM) industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi.

Mutu Pendidikan adalah ukuran tercapainya standar Pendidikan Nasional, meliputi standar isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan (PP RI No. 19 tahun 2005). Kompetensi kelulusan sendiri telah diatur dalam standar kompetensi kelulusan atau SKL Permendikbud No 20 Tahun 2016 yang memiliki dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetian tersebut seseorang peserta didik dinyatakan lulus jika sudah mempunyai sikap, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bersaing di dunia luar pendidikan dalam mencari pekerjaan.

Namun faktanya ditengah kebutuhan sumber daya manusia yang tinggi, kondisi pendidikan di indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia (0,719) dan disusul oleh Brunei Darussalam (0,704). Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya samasama memiliki skor 0,661.

Program kartu prakerja yang akan diberikan oleh Pemerintah salah satunya merupakan program vokasi yang diberikan kepada pencari kerja atau fresh graduated dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang berpotensi PHK dari perusahaan.

Sementara jika merujuk kepada SKL yang dijelaskan tersebut diatas peserta didik harus sudah siap bekerja, Untuk mencapai SKL yang diberikan pemerintah tersebut, pada tahun 2020 pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 505,8 triliun untuk sektor pendidikan.  Anggaran tersebut me-ningkat 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2015 lalu yang hanya sekitar Rp390,3 triliun melalui pro-gram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,6 juta siswa.

Dari fakta ini pendidikan formal dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan-nya melalui kurikulum pendidikan untuk menarik minat peserta didik dalam aktivitas belajarnya sehingga mutu pendidikan for-mal dapat tercapai sesuai dengan SKL yang telah ditentukan.

Dengan dikeluarkannya kartu prakerja ini merupakan suatu cerminan bahwa lulusan dari pendidikan formal belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja pada revolusi industri 4.0 saat ini. Vokasi yang diberikan kepada pencari kerja ini sebenarnya sudah harus didapatkan pada pendidikan formal.

Dari latar belakang tersebut, dirasakan terdapat dorongan dari perkembangan industri dan ekonomi tersebut untuk memasukkan pendidikan vokasi yang diberikan pada pencari kerja pada program prakerja tersebut menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal, sehingga diharapkan peserta didik yang dinyatakan lulus sudah memiliki mutu untuk siap bekerja.

Dan bagaimanapun revolusi industri 4.0 ini akan berhasil diterapkan di indonesia jita terdapat pemerataan sumber daya manusia yang mempunyai penguasaan terhadap industri 4.0 ini. Jika ditanyakan mengenai pemerataan sumber daya manusia, salah satu sarana yang paling effektif dengan kondisi Indonesia pada saat ini adalah sekolah dan perguruan tinggi atau disebut pendidikan formal.

Dengan adanya perkembangan tersebut, peningkatan mutu kurikulum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan perkem-bangan tersebut. Peningkatan tersebut harus mengikuti dengan program pemerintah yaitu memasukkan teknologi sistem informasi kedalam sistem kurikulum.

Dengan kata lain, teknologi sistem informasi ini diberlakukan tidak hanya pada salah satu jurusan pendidikan saja namun harus secara menyeluruh. Hal ini disebabkan sistem teknologi sistem informasi sendiri sudah memasuki semua aktifitas kehidupan manu-sia di era indistri 4.0 ini.

Revolusi Industri 4.0 mendorong kurikulum pendidikan tinggi agar sesuai dengan dinamika digital, internet of thing, Artificial Intelligence, bioteknologi, serta perkembangan pesat lainnya. Jika tidak disesuaikan, lulusan perguruan tinggi tidak akan sesuai untuk menjadi pemikir dan pekerja di era ini.

Sudah saatnya kita meninggalkan proses pembelajaran yang cenderung mengutama-kan hapalan atau sekadar menemukan satu jawaban benar dari soal. Metode pembelajaran pendidikan Indonesia harus mulai beralih menjadi proses pemikiran yang visioner, termasuk mengasah kemampuan cara berpikir kreatif dan inovatif. Hal ini di-perlukan untuk menghadapi berbagai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Pendidikan formal diharapkan dapat menerapkan sistem ini pada kurikulumnya untuk dapat sustain dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan kartu pra kerja tersebut. Dengan penerapan sistem ini diharapkan pendidikan formal tidak hanya dapat me-ningkatkan mutu pendidikannya melainkan juga dapat menjadi dya tarik peserta didik untuk lebih bergiat dalam menjalani pendidikan formal. (*/bas)

Dosen UKI Jakarta