Akan Bentuk Perseroan, Warga Jadi Pemegang Saham

BUMDes, Tingkatkan Kesejahteraan, Kurangi Angka Kemiskinan

895
PENGEMBANGAN : BUMDes Lerep terus dikembangkan dengan menyasar beragam usaha yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lerep (ADITYO DWI RIANTOTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
PENGEMBANGAN : BUMDes Lerep terus dikembangkan dengan menyasar beragam usaha yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lerep (ADITYO DWI RIANTOTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kini banyak Pemerintah Desa (Pemdes) berlomba-lomba membuat BUMDes guna meningkatkan taraf perekonomian desa dan warga. Seperti apa?

ADALAH Desa Jatijajar Kecamatan Bergas yang telah memiliki BUMDes beromset ratusan juta rupiah. Bahkan lewat BUMDes tersebut, bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Kades Jatijajar Sugiharto mengungkapkan keberadaan BUMDes sedikit banyak mempengaruhi perekonomian warga setempat. Khusus BUMDes usaha air bersih yang dikelola oleh Pemdes setempat. “Sistem pengelolaanya seperti PDAM, yaitu menyalurkan air bersih ke masing-masing rumah penduduk,” katanya, Minggu (29/10) kemarin.

Kemudian, air tersebut dihargai permeter kubik dengan harga yang berbeda antara warga. Harga dipengaruhi lokasi rumah dengan jarak ke sumber mata air. “Saat ini lebih dari empat sumber mata air telah kami gunakan untuk menyuplai ke rumah-rumah penduduk,” lanjutnya.

Adanya usaha suplai air bersih tersebut berawal dari kekurangan air bersih tiap musim kemarau. Kala itu, banyak warga yang membeli dan mengambil air di sumber-sumber air di wilayah Jatijajar. Berangkat dari hal itu, Pemdes Jatijajar membuat gebrakan dengan mensuplai air bersih. Saat ini ribuan KK di Desa Jatijajar sudah menjadi pelanggan tetap dari usaha milik desa tersebut. “Kurang lebih hasilnya Rp 100 juta lebih dalam setahun. Saat ini baru berjalan dalam satu tahun. Target omzetnya bisa mencapai Rp 250 juta dalam setahun,” katanya.

Selain menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), adanya usaha BUMDes tersebut ikut mengentaskan kemiskinan i masyarakat. Meski wilayah Desa Jatijajar dikepung banyak pabrik, namun belum semua warga terserap menjadi karyawan. Sehingga warga yang belum memiliki pekerjaan akan dilibatkan untuk mengelola BUMDes antaralain jenis usaha supai air bersih.

Selain suplai air bersih, jenis usaha BUMDes lainnya adalah toko Alat Tulis dan Kantor (ATK). Meski dikelola oleh Pemdes Jatijajar, namun melibatkan warga setempat untuk ikut mengelola. Jenis usaha BUMDes tersebut terbukti menyerap tenaga kerja. Beberapa pengangguran yang ada di Desa Jatijajar ikut mengelola jenis usaha tersebut. “Mereka digaji Rp 1 juta, namun tidak menutup kemungkinan jika semakin besar gajinya akan dinaikkan,” katanya.

Selain itu, BUMDes juga menyasar usaha penyediaan material bangunan. Dari beberapa jenis usaha tersebut, terbukti BUMDes Jatijajar memegang peranan penting dalam roda perekonomian desa dan masyarakat. Pemdes Jatijajar dalam waktu dekat akan membuka jenis usaha lagi, yakni minimarket atau swalayan.

Sugiharto mengungkapkan keberadaan minimarket seperti Indomart dan Alfamart saat ini menjadi primadona masyarakat setempat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Hal itu menyebabkan toko-toko milik warga kembang kempis. Karena itu, pihak desa berencana membuka minimarket, serupa dengan Indomart dan Alfamart namun dengan harga yang bersaing. “Harganya itu tengah-tengah, artinya diatas toko kelontong milik warga dan di bawah harga Indomart maupun Alfamart,” katanya.

Selain itu, minimarket tersebut juga bersifat sebagai agen produk–produk yang dijual di toko warga. Apabila produk tersebut tidak laku terjual di toko warga, minimarket akan menampungnya untuk dijual kembali. “Itupun akan melibatkan warga disini (Jatijajar). Sehingga dapat meiningkatkan prekonomian warga disini,” katanya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemdes dalam pengelolaan BUMDes yaitu masalah regulasi. “Saat ini BUMDes kalau menurut regulasi, harus berbentuk PT, dan itu belum kami lakukan karena desa belum memiliki NPWP,” katanya.

Saat ini dalam pembayaran pajak penjualan barang masih menggunakan NPWP sekdes setempat. Namun prinsipnya, hadirnya BUMDes sangat berpengaruh kepada kesejahteraan warga. Baik itu untuk mengentaskan kemiskinan maupun untuk menggemukkan PADes.

Selain Desa Jatijajar, Desa Lerep di Kecamatan Ungaran Barat juga mengembangkan BUMDes. Beberapa unit usaha dikembangkan dengan memberdayakan warga desa sebagai pengelolanya.

Kepala Desa Lerep, Sumariyadi mengatakan bahwa beberapa unit usaha yang sudah berjalan di antaranya ada Lembaga Keuangan Mikro atau perbankan level desa yang bergerak pada penyaluran kredit usaha. Selain itu, ada juga unit usaha pelayanan pembayaran pajak, PDAM dan pemesanan tiket.

”Kami juga punya unit usaha pelayanan pengelolaan sampah. Sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi, akan diambil oleh mobil sampah milik desa. Dari situ, memberikan pendapatan Desa Lerep yang nantinya akan digunakan lagi untuk pengembangan,” ujar Sumariyanto dengan menambahkan masih ada unit usaha lainnya seperti catering, yang melayani kantor-kantor di sekitar Desa Lerep saat jamuan pertemuan.

Satu unit usaha yang menjadi andalan desa ini dan paling besar dalam hal pemberdayaan masyarakat adalah unit usaha di sektor pariwisata. Beberapa potensi wisata yang dimiliki, mendorong Desa Lerep mengembangkan unit usaha Desa wisata. Untuk yang satu ini, seluruh warga desa dilibatkan dan mereka mendapatkan tambahan pendapatan dari adanya event desa wisata melalui sistem bagi hasil.

”Desa wisata, bukan objek wisata ya. Kami menawarkan desa wisata, yang kami suguhkan adalah kearifan lokal di sini. Sehingga kami berbagi pengetahuan  serta mengajarkan tamu menggunakan teknologi tepat guna,” ujarnya.

Dampak dari adanya desa wisata, imbuhnya, warga bisa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan makanan dan minuman ketika wisatawan datang. Dalam hal ini, unit usaha catering juga akan kecipratan hasil ketika dalam event desa wisata membutuhkan jamuan makanan. Tidak ketinggalan, rumah warga, karena mengusung konsep desa wisata, juga menjadi homesttay sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi pemilik rumah.

Merintis BUMDes ini, Sumariyadi memiliki cara sendiri dalam melakukan pendekatan dengan warganya. Salah satu pendekatan yang dilakukannya adalah mengajak warga untuk terus bermimpi. Mimpi-mimpi indah ketika BUMDes dapat berkembang menjadi besar. ”Salah satu mimpi kita ketika BUMDes berhasil adalah ingin satu rumah di Desa Lerep memiliki satu sarjana. Selain itu, warga yang tidak tercover BPJS ke depan akan kami cover dengan BUMDes ini,” kata dia.

Dari sekitar Rp 856 juta Dana Desa yang diterima, Desa Lerep menginvestasikan sekitar Rp 100 juta untuk menggerakkan BUMDes yang sebenarnya sudah ada sejak 2016 dan dilegalkan pada 2017 ini. “Tujuan kami dengan BUMDes ini adalah agar uang bisa berputar. Kalau kita pakai untuk infrastruktur saja, setelah dibangun ya sudah, selesai. Dengan BUMDes kami berharap bisa mandiri. Kalau hanya mengandalkan dana desa terus, ketika ditiadakan bisa kelimpungan,” jelas kades yang ramah ini.

Lebih jauh, ketika sudah berkembang, dirinya berencana membentuk semacam perseroan dengan pemegang sahamnya adalah warga. Tujuannya agar warga merasa memiliki dan terus merawat usaha yang dimilikinya secara bersama.

”Semakin banyak pemilik usaha, semakin gencar pula promosi yang bisa dilakukan. Kalau pemilik saham ada 5000 orang dan masing-masing pemilik memposting di media sosial 2 kali per hari, sudah ada berapa postingan, hasilnya bisa kita bayangkan,” ujarnya sembari menekankan bahwa usaha yang dijalankan ini bersifat padat karya. Yakni menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kepala Unit Pelayanan Umum BUMDes Lerep, Richard, EN mengatakan bahwa hingga saat ini BUMdes Lerep sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa keuntungan sudah didapatkan melalui beberapa unit usaha yang dijalankan. Dicontohkan, unit usaha katering dalam 3 bulan terakhir mampu menyumbangkan keuntungan sebesar Rp 3 juta, pembayaran PBB menyumbang keuntungan sebesar Rp 600 ribu, unit pengelolaan sampah memberikan sumbangan Rp 800 ribu bersih setiap bulannya, ditambah beberapa unit usaha lainnya.

”Ini ada unit perikanan juga. Kemarin kami tebar benih 15 ribu ikan nila. Kira-kira panen 2 bulan lagi. Hasilnya kami lelang ke warga di bawah harga pasar. Selain meningkatkan gizi warga, juga dapat mendatangkan keuntungan bagi warga, mereka akan menjual kembali hasil ikan BUMDes,” ujarnya.

Keberadaan BUMDes ini pun mendapat sambutan baik warga Desa Lerep. Achmadi, ketua RT 5 Dusun Soka Desa Lerep merasa senang karena selain memperoleh tambahan pendapatan, dirinya merasa warga lebih guyub dalam menjaga usaha bersama desa ini.

”Tentunya ini sangat berdampak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terlebih dengan adanya unit usaha desa wisata. Selain pendapatan, kami juga memperoleh saudara baru. Saat ada tamu, mereka tinggal di rumah kami. Dan kami memperlakukan seperti anggota keluarga sendiri. Sampai sekarang bahkan tamu itu masih sering datang bersilaturahmi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur menjelaskan, alokasi Dana Desa tidak melulu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti perbaikan jalan, jembatan, hingga saluran air. Jika infrastruktur sudah beres dengan Dana Desa yang digelontorkan tahun lalu, bisa dialihkan untuk mengembangkan BUMDes.

Adanya BUMDes, dinilai mampu membangkitkan kemandirian ekonomi desa sesuai semangat dalam UU Desa. “Niat utamanya kan meningktkan kemandirian desa, supaya masyarakat punya daya saing dengan kelurahan di kota,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Sudaryanto menjelaskan, Dana Desa yang akan digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp 6,3 triliun. Dana yang akan disalurkan untuk 7.809 desa di 29 kabupaten di Jateng ini rencananya akan dicairkan lewat dua tahap. 60 persen di tahap pertama, dan 40 persen di tahap kedua. Rata-rata per desa mendapat Rp 900 juta-Rp 1 miliar. “Tahun ini paling banyak Purworejo, yaitu Rp 337 miliar, dan terendah Kudus Rp 88 miliar,” ucapnya.

Selain dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng juga memberikan dana sekitar Rp 30 juta per desa. Khusus untuk desa yang masuk dalam kategori sangat miskin, bantuannya akan lebih banyak. Dijelaskan, BUMDes memang tergolong efektif untuk pemberdayaan masyarakat desa. Yang saat ini paling mencolok adalah kesuksesan BUMDes Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Beberapa waktu lalu, BUMDes tersebut fokus mengembangkan Desa Wisata Ponggok. Yakni mengemas aliran sungai jernih yang mengalir di dana, untuk dibuat semacam kolam.

Kolam tersebut kemudian diisi ikan, bebatuan, hingga properti menarik untuk dijadikan objek foto underwater. Ada sepeda motor antik, doom atau tenda kemah, meja-kursi, hingga laptop. Tentu alat-alat elektronik yang dimasukkan air itu sudah tidak bisa dioperasikan.

Objek wisata snorkling air tawar itu pun mampu menarik wisatawan. Tak hanya dari Jateng saja, tapi hingga provinsi tetangga. “Desa Ponggok bisa jadi percontohan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes,” terangnya.

Dibeberkan, pada 2015 lalu, BUMDes Ponggok bisa mendapatkan Rp 6 miliar. Pada 2016, kenaikannya hampir dua kali lipat di 2016, yakni Rp 10 miliar. “Tahun ini pasti naik lagi,” imbuhnya.

Dari penghasilan puluhan miliar rupiah per tahun itu, masyarakat di Desa Ponggok pasti merasakan manisnya. Buktinya, warga yang tengah melalap bangku kuliah, didanai dari hasil BUMDes. Istilahnya beasiswa untuk mahasiswa. “Multiplier effect-nya kan panjang. Dari BUMDes, bisa meningkatkan ekonomi warga. Kalau anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan tinggi, kondisi ekonomi juga bisa bertambah baik,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyarankan agar pengelola desa wisata seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) membuat BUMDes. Dengan begitu, pembenahan objek wisata, bisa direncanakan sematang mungkin. Jika tidak tahu caranya, jangan malu untuk bertanya ke sejumlah pihak. Bahkan bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi jurusan arsitek untuk menyusun lanskap.

Tapi, orang nomor satu di Jateng ini mengakui, banyak BUMDes yang mengalami kesulitan di awal. “Setelah itu mereka nyebar proposal untuk mencari dana. Itu salah. BUMDes bisa cari uang lewat banyak cara. Bisa utang, atau cari investor dengan perjanjian pembagian saham. Saya rasa, nonpemerintah yang bisa mendorong itu,” paparnya.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan, lanjutnya, adalah politik wisata. Seperti menentukan target jumlah wisatawan. Menghitung potensi wisata agar efektif menarik wisatawan. Jangan sampai membuat sebuah wahana baru yang menurut pengelola bagus, tapi ternyata tidak menarik bagi pelancong. “Jadi harus tahu pasarnya dulu. Sayang kalau setelah dibuat, malah mangkrak,” tegasnya.

Jika BUMDes mampu mengembangkan potensi wisata, ekonomi kerakyatan akan terbentuk dengan sendirinya. Baginya, wisata bisa jadi pasar efektif untuk UMKM. Misalnya, ada warga yang bisa membuat sablon, bisa menjual kaos, topi, jaket, atau merchandise lain. Bisa juga menjual kuliner atau hasil SDA di desa setempat. (aji.mahendra/ida)