Masker Langka, Konsumen Dirugikan

Anggap Pemerintah Lambat Sampaikan Informasi

528
Abdul Mufid, Ketua Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat LP2K Jateng. (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Abdul Mufid, Ketua Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat LP2K Jateng. (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, Kepanikan masyarakat akibat merebaknya virus korona (covid19) menyebabkan masker langka. Konsumen pun merasa kesulitan mencari masker sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Ida Fadillah dengan Ketua Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Jateng Abdul Mufid.

 Kelangkaan masker merugikan konsumen?

Ada dua hal yang menjadi dugaan. Pertama, kelangkaan disebabkan meningkatnya permintaan konsumen akibat korona. Kedua, dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, kepanikan publik bertemu dengan keinginan pencari keuntungan. Masker itu kebutuhan priority bagi penderita infeksius, bagi orang yang bersentuhan langsung dengan penderita, tenaga medis atau keluarga serta orang yang bekerja yang rentan terkena cemaran infeksi.

Kelangkaan ini secara tidak langsung merugikan konsumen. Di Semarang kami melakukan pengecekan memang kosong. Hampir semua apotik kosong. Bahkan, saya belum menemukan apotik yang masih menyediakan masker. Tapi di lapangan, sepanjang jalan atau tempat umum perilaku menggunakan masker masih biasa. Belum ekstrim. Itu larinya kemana? Sangat jelas konsumen tidak memakai masker.

Menurut anda, sejauh mana kesigapan pemerintah dalam permasalahan ini?

Pemerintah sebenarnya terlambat menangantisipasi ini. Masalah korona sudah cukup lama. Sedangkan kelangkaan masker sudah ada tanda-tanda sejak 3 bulan ke belakang. Harusnya bisa diantisipasi sedari awal dengan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana posisi masker. Apakah masyarakat memakai semua atau tidak.

Justru pemerintah baru menyampaikan bahwa pemakai masker hanya penderita atau orang terdekat saja. Mestinya berkoordinasi dengan pelaku usaha pabrikan dan kontributor untuk memastikan masker di Indonesia itu cukup. Mau tidak mau peningkatan pasti terjadi, sehingga bisa mengamankan produksinya mencukupi dan tidak ada penimbunan. Ada pembatasan pembelian misalnya, harusnya sejak awal seperti itu.

Kondisi seperti ini akan terjadi sampai kapan?

Kondisi seperti ini belum diketahui sampai kapan, karena ini terkait dengan perkembangan endemis menjadi wabah atau tidak. Jika menjadi wabah, mestinya kewajiban pemerintah memberikan masker gratis kepada yang rentan. Kemudian masyarakat dipastikan mampu bersikap tenang dan membeli sesuai kebutuhan. Jika pemerintah mampu ya akan terkendali. (*/ida)

Tinggalkan Balasan