Tegakkan Perda, Tata Estetika dengan Humanis

227
FAJAR PURWOTO. (ALVI NUR JANAH / JAWA POS RADAR SEMARANG)
FAJAR PURWOTO. (ALVI NUR JANAH / JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID,  Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang sering menuai pro dan kontra. Terlebih jika dilihat dari kacamata masyarakat kebanyakan. Tentunya, kita tidak bisa menampik informnasi yang sudah beredar luas. Dibutuhkan pikiran yang terbuka untuk mengetahui seluk-beluk kinerja Satpol PP Kota Semarang. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Alvi Nur Janah bersama kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto.

Bagaimanakah sebenarnya prosedur penertiban PKL di Kota Semarang?

Tujuan utama penertiban adalah menciptakan jalan sebagai ruang publik yang bebas dari pedagang protokol. Semua pedagang ditertibkan tanpa terkecuali. Prosedur dimulai dari pemberitahuan di tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Pemberitahuan berupa surat diberikan selama tiga kali, jika tidak ditanggapi maka kami akan langsung ke lokasi melakukan penertiban. Dalam suratnya, diperbolehkan berjualan pada pukul 16.00 hingga 04.00 dini hari. Itu sudah jelas, jadi sangat diperbolehkan berjualan asal taat aturan. Tujuan kami hanya satu yaitu tidak ada PKL yang berjualan atau berdiri di atas trotoar.

Seperti apa pendekatan yang dilakukan antara Satpol PP dan pedagang?

Pendekatan pasti kami lakukan, melalui lurah. Karena ranah dan wewenang untuk menyosialisasikan adalah di tingkat kelurahan terlebih dahulu. Salah satu metodenya adalah dengan woro-woro kepada pedagang yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Surat teguran sebagai peringatan sekaligus dalam menertibkan perda mengenai penataan PKL Kota Semarang. Apalagi jika hubungannya dengan urusan perut, harus bersabar dan butuh musyawarah dengan duduk bersama. Kami lakukan secara humanis.

Sampai saat ini, berapa jumlah lapak yang berhasil ditertibkan Satpol PP?

Pada saat saya di Dinas Perdagangan, lapak yang ditertibkan kurang lebih 11.500. Sekarang di Satpol PP sudah 1.000 lapak yang ditertibkan. Rata-rata yang melanggar itu pedagang kucingan, makanan pokok yang paling banyak. Silakan berjualan, asalkan tidak di trotoar. Pada saat penertiban, kami juga memberikan ganti tempat sesuai dengan kelayakan dan kemampuan pedagang. Ada yang dipindah ke Pasar Bulu, Rejomulyo, dan pasar-pasar di Kota Semarang. Untuk luasnya lapak yang diberikan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial pedagang.

Pada saat penertiban, berapa jumlah personel yang diterjunkan?

Ada tim poskotis 15 untuk woro-woro, penindakan 15, provos bertugas pengamanan jalan dan pembongkaran oleh tim praja. Penindakan oleh tim macam yang berjumlah 15. Total sekitar 60-80 anggota saat ini. Dalam proses penertiban, kami menghindari konflik. Saat kami melakukan penataan, kami selalu menutunkan lebih banyak dari jumlah pedagang agar meminimalisir konflik. Semua dibawah satu komando untuk mewujudkan semarang yang enak dipandang oleh semua orang.

Tanggapan mengenai pro dan kontra mengenai penertiban?

Tugas Satpol PP adalah menegakkan perda. Bukan hanya penertiban PKL, tetapi semua penertiban demi mewujudkan Kota Semarang yang aman dan nyaman. Penertiban seperti miras, panti pijat, bangunan liar semua yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang mengikat. Selain itu, barang-barang sitaan juga diperbolehkan diambil pada hari jumat. Semua kami lakukan hanya untuk mendukung semua program walikota untuk mewujudkan kota semarang semakin berbenah dan semakin hebat. (*/zal)





Tinggalkan Balasan