Data Pangan di Tengah Covid-19, Bukan Sekedar Angka

274
Oleh : Philipus Kristanto
Oleh : Philipus Kristanto

RADARSEMARANG.ID, POTENSI kelangkaan pangan dunia sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Akhir bulan lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengingatkan akan adanya potensi tersebut. Sebagai langkah awal, Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya pemetaan kebutuhan bahan pokok secara akurat dengan berdasar pada data-data empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah mengaku telah mengantisipasi Indonesia dalam kondisi normal masih tergolong negara dengan masalah kelaparan serius. Indonesia juga masih mengimpor beberapa jenis makanan pokok dari luar negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2019 menyatakan, impor beras Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 2,2 juta ton. Melonjak dibandingkan periode Januari-Desember 2017 yang hanya mencapai 305,75 ribu ton. Nilai impor beras dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan menjadi US$ 1,02 miliar dibanding sepanjang 2017 yang hanya sebesar US$ 143,65 juta.

Volume impor jagung nasional pada 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 42,46 persen menjadi 737,2 ribu ton dari 517,5 ribu ton pada 2017. Berdasar data BPS pada 2018, Indonesia paling banyak mengimpor jagung dari Argentina yakni sebanyak 238,06 ribu ton atau senilai US$ 51,56 juta. Dengan kondisi saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar telah melemah menjadi Rp 16.450/US$, maka jumlah beras dan jagung yang bisa diimpor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional akan berkurang.

“Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama. Betul-betul harus dihitung, jangan overestimate,” kata Presiden.” Selain ketersediaan, stabilitas harga kebutuhan pokok juga dapat dijaga dan terjangkau oleh masyarakat,”tambahnya. (Rilis Sekretariat Kabinet RI, 21 April 2020).

Terkait pernyataan tersebut, maka sebagai sumber data pangan yang dipercaya BPS mengambil langkah-langkah kebijakan di tengah wabah Covid-19 ini. Sebagai data dasar guna penghitungan Luas Panen dan Produktivitas komoditas padi dan jagung, pendataan Kerangka Sampel Area (KSA) dan pengumpulan data strategis pertanian lainnya, serta pendataan statistik harga, tetap dilakukan selama masa Covid-19. Dengan memperhatikan physical distancing dan perkembangan penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah berdasarkan informasi indentifikasi Gugus Tugas Covid-19 pemerintah daerah maupun BPS di tiap kabupaten/kota.

Petugas melaksanakan pendataan dengan Standar Operasional Prosedur sesuai protokol kesehatan antara lain, petugas menggunakan masker, sarung tangan, Alat Pelindung Diri (APD) sederhana, membawa hand sanitizer, sehingga terhindar dari penularan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan segera membersihkan badan dan mengganti pakaian dan perlengkapan yang digunakan ke lapangan.

Pendataan dilaksanakan oleh petugas di seluruh Indonesia secara serentak, di tengah pandemi Covid-19 ini. Petugas di Sulawesi Barat diukur suhu tubuhnya sebelum mendata ke sawah. Petugas di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan jarak lokasi pendataan dari tempat tinggalnya, harus menyusuri sungai. Saat di lapangan ditemui dalam kondisi banjir jadi harus menggunakan perahu di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Petugas pengumpul data pangan ini setiap bulan berjuang dengan kondisi alam dan saat ini harus melaksanakan tugas di tengah kondisi darurat Covid-19. Ada pula saat turun lapangan sambil membagikan masker buat masyarakat, Petugas KSA merangkap relawan pencegahan Covid-19. Petugas pengumpul data bukan hanya dari organik pegawai BPS, namun ada juga dari mitra BPS. Beberapa dari mereka butuh bekerja untuk menyambung dan memastikan dapurnya ngebul.

“Kalian tetap tinggal di rumah saja, biarlah kami yang mengumpulkan data pangan.” Kata slogan ini selalu diucapkan oleh petugas KSA BPS. Keakuratan pengumpulan data pangan luas lahan dan produktivitas, dihasilkan kualitas data produksi yang akurat juga. Harapannya adalah data pangan yang akurat, pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan yang tepat dan akurat untuk mengatasi kebutuhan pangan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, langkah yang perlu diperhatikan bagi pemerintah Indonesia adalah antisipasi untuk pangan dalam negeri, memastikan data kebutuhan dan pasokan di setiap daerah saat ini sampai dengan untuk akhir 2020. Beberapa mulai panen sampai dengan bulan Mei 2020. Petani harus tetap bekerja untuk menyambung hidup untuk keluarganya. Selanjutnya memastikan sarana logistik untuk pengangkutan dan pelaku pemasaran berfungsi optimal. Dari sisi produksi, perlu perhatian khusus, karena suplai meningkat, harga jatuh, sedangkan Agustus harus menanam lagi.

Sinergi antar pelaku dalam Sistem Logistik Pangan Nasional. Gerakan saling membantu, mulai dari tingkat RT sampai nasional. Dampak ekonomi positif, sifatnya aggregate. Distribusi dampaknya akan berbeda antarkelompok (sosial-ekonomi) masyarakat. Ini harus ditangani. Yang lemah dibela oleh yang kuat melalu instrument negara. Indonesia banyak pengalaman melakukannya (kompensasi BBM, bansos, dll). Selanjutnya pemerintah juga membuka lapangan usaha bagi pekerja yang kembali ke daerah asal dengan peluang padat karya bagi mereka. Kualitas Data Pangan yang baik, akurat dan tepat adalah tidak mudah untuk mendapatkanya, di tengah Covid-19 bukan sekedar angka. (dar1/ida)

Statistisi Ahli di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga





Tinggalkan Balasan