Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Harus Segera Disahkan?

383
 Dian Prihatini
 Dian Prihatini

RADARSEMARANG.ID, Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hingga Bulan September tahun 2019 belum kunjung disahkan oleh DPR RI. Berbagai upaya dilakukan oleh Forum Pengada Layanan untuk mendorong segera disahkannya RUU ini melalui penyebaran informasi di berbagai media massa, aksi damai hingga kampanye yang dilakukan sejak tahun 2016 lalu.

Kabar bohong atau hoax terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini pun bertebaran di masyarakat yang kemudian langsung dipercaya oleh orang-orang tanpa ber-tabayyun atas kebenaran isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu hoax yang beredar adalah anggapan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melegalkan hubungan seksual suka-sama suka dan di luar nikah atau zina. Faktanya di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak ada yang membahas terkait dengan perzinaan, karena sudah dibahas dalam di dalam KUHP pasal 284.

Kondisi Indonesia saat ini sedang darurat kekerasan seksual. Secara nasional bersumber dari catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2017 kasus kekerasan seksual terdata ada 2.979 kasus pada ranah personal/relasi personal dan 2.670 kasus kekerasan seksual di ranah komunitas. Pada tahun 2018 tercatat kenaikan jumlah kasus di ranah personal menjadi 2.988 kasus, sedangkan untuk ranah komunitas turun menjadi 2.521 kasus. Di ranah personal kasus tertinggi adalah kasus incest, sedangkan di ranah komunitas kasus tertinggi adalah kasus pencabulan. Di tingkat daerah khususnya Jawa Tengah angka kekerasan terhadap perempuan secara umum (tidak hanya kekerasans seksual), Jawa Tengah menempati jumlah tertinggi sebanyak 2.913 kasus, kedua DKI Jakarta 2.318, dan ketiga Jawa Timur 1.944 kasus.

Sahabat Perempuan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan mencatat ada di tahun 2017 ada 54 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 70%, kemudian kasus kekerasan seksual anak 25%, sisanya adalah kasus kekerasan dalam pacaran. Tahun 2018 tercatat 52 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan kasus KDRT masih menjadi kasus tertinggi yang didampingi sebanyak 69%, kemudian diikuti kekerasan seksual anak 18%, sisanya kekerasan dalam pacaran dan trafficking. Bulan September 2019 tercatat sudah ada 37 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 59% kasus kekerasan dalam rumah tangga, 35% kasus kekerasan seksual anak, sisanya kasus kekerasan dalam pacaran. Angka ini bisa saja tidak mewakili jumlah tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Jawa Tengah karena hanya bersumber pada satu lembaga pelayanan, namun setidaknya sudah menggambarkan tingginya kekerasan seksual dalam lingkup kecil di Kabupaten Magelang sebagai bagian wilayah Jawa Tengah.

Seperti data secara nasional kasus tertinggi adalah incest atau orang yang memiliki hubungan keluarga, di Kabupaten Magelang juga tidak jauh berbeda karena dominasi pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dekat dengan korban seperti saudara, kakak ipar, paman, guru, teman dan lain sebagainya. Kemungkinan ada kasus lain dengan pelaku kejahatan seksual adalah orang dekat korban sehingga korban enggan untuk melaporkan ke polisi. Di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diatur hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual sesuai dengan kedudukan atau pun jabatan, sebagai contohnya bila pelaku adalah wali korban, pejabat, atau pun tokoh agama hukumannya akan semakin tinggi.

Bila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak segera disahkan, kasus kekerasan seksual semakin memprihatinkan dan pelaku kejahatan seksual semakin bebas untuk mencari korbannya karena tidak ada undang-undang yang mampu menjerat mereka secara tegas dan memberikan efek jera. Bila rancangan undang-undang ini nanti disahkan maka korban pun tidak takut lagi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Begitu pun dengan saksi dan juga keluarga korban pun mendapatkan hak untuk dilindungi secara hukum. 

Divisi Advokasi Dokumentasi dan Publikasi Sahabat Perempuan