alexametrics


Pandemi, Tak Mengganggu Penegakan Hukum

Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terus berkarya untuk negara. Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19 tak berhenti menorehkan prestasi, baik dalam penegakan hukum maupun giat sosial. Hal ini tentunya sesuai dengan instruksi Kejaksaan Agung untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah/kota setempat dalam rangka recofusing maupun penyerapan anggaran jangan sampai terlambat.

Kepala Kejati Jateng Priyanto, SH, MH menjelaskan, seluruh jajarannya berupaya melakukan penegakan hukum dan bergerak menyelamatkan keuangan negara. Dalam bidang tindak pidana umum misalnya, terus melakukan operasi yustisi seperti sidang tindak pidana ringan (tipiring) baik pelimpahan maupun pemeriksaan singkat.

“Di tengah pandemi ini beberapa kegiatan memang harus dilakukan secara virtual, namun pelayanan penegakan hukum pidana umum tidak terganggu,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (21/7/2021).

Di samping itu, bidang pidana khusus juga terus bergerak, baik melakukan pemeriksaan saksi ataupun penyidikan. Untuk tahun ini, jajaran asisten pidana khusus telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 43 perkara, 34 di antaranya penyidikan dilakukan kejaksaan negeri, dan 9 perkara dilakukan kejaksaan tinggi. Ditambah satu tindak pidana pencucian uang (TPPU).  “Sehingga keuangan negara bisa diselamatkan kurang lebih Rp 5 miliar,” tuturnya.

Priyanto menambahkan, bidang asisten intelijen pun gencar melakukan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), baik terpidana maupun terdakwa. Terbukti, telah berhasil menangkap sebanyak 11 DPO selama 2021 ini. “Kita terus bergerak melakukan penangkapan walaupun di situasi pandemi. Penegekan dan penyelesaian hukum harus kita tuntaskan,” katanya.

Jajaran asisten tata usaha negara (asdatun) pun melakukan pendampingan dan mediasi. Beberapa waktu lalu berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 70 miliar dari Pelindo III sebagai nilai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden kapal MV Soul of Luck. Tak hanya itu, pihaknya juga terus melakukan pendampingan proyek strategis berkaitan dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Dukungan PPKM Darurat Jawa-Bali

Kejati Jateng juga turut memberikan dukungan pemerintah daerah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sejak 3-20 Juli 2021, yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Untuk menstabilkan ketersediaan dan harga obat yang terjangkau masyarakat, Kejati Jateng mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan operasi yustisi dan pengawasan obat dari ulah oknum distributor nakal.

“Kejaksaan Jateng mendukung penuh operasi yustisi, dan pengawasan HET (harga eceran tertinggi) obat maupun penimbunan obat yang berkaitan dengan kelangkaan obat Covid di Jawa Tengah, dalam rangka mendukung PPKM Darurat,” ujar Priyanto.

Menurutnya, dari hasil pengawasan dan pengecekan harga eceran tertinggi obat Covid-19 di beberapa apotek, toko obat, Perusahaan Besar Farmasi (PBF), dan Ikatan Apotik Indonesia (IAI) diketahui mulai menipis, bahkan ada yang kosong.

Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi jajaran kejaksaan untuk menindaklanjuti. Operasi yustisi dan pengawasan terhadap stok obat Covid perlu dilakukan guna mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Selama ini, pihaknya memantau farmasi besar di pusat dan di daerah.

Dari temuan lapangan, pihaknya menduga terdapat indikasi adanya oknum yang melakukan penimbunan. Namun hal ini baru dilakukan penyelidikan. Di sisi lain, apa yang ditemui di lapangan tidak sesuai dengan Surat Kementerian Kesehatan dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, hal ini bukan hanya persoalan korupsi, namun bagaimana hal tersebut akan mengacaukan perekonomian negara.

Ia mencontohkan, untuk HET obat Azithromycin 500 mg tablet sesuai Menkes Rp 1.700/tablet, tapi HET pabrikan Kimia Farma sebesar Rp 15.400/ tablet (Rp 308.000 per-20 tablet), sehingga terjadi kelangkaan dan apotek tidak berani menjual ke masyarakat karena dianggap menggelembungkan/mark up harga obat.

“Sedang kita analisa di jajaran intel. Apabila ada indikasi tindak pidana korupsi di situ, saya perintahkan untuk menggandeng aspidus sebagai penindak. Kita lihat selama PPKM Darurat ini, akan kita evaluasi karena kami benar-benar berperan dalam PPKM Darurat,” tegasnya.

Selain mendukung penuh operasi yustisi yang dilakukan tim gabungan, Priyanto meminta tim yustisi agar tidak cuma menyasar apotek saja. Namun mengawasi dan menelusuri alur distribusi penjualan obat secara ketat, mulai dari pabrikan atau perusahaan besar farmasi hingga ke apotek. “Penjualan obat Covid oleh perusahaan farmasi besar perlu diawasi ketat. Jangan sampai ada oknum tidak bertanggung jawab bisa membeli obat dalam partai besar tanpa keterangan yang jelas, sekadar dijual secara online,” tandasnya. (ifa/aro)

Terbaru

Fadia Baca Semua Aduan Warga

Tempat Ibadah Harus Taat Prokes

Populer

Lainnya