alexametrics


Gencarkan Bhakti Sosial, Jalankan Sidang Virtual

Inovasi Kejaksaan Negeri Demak di tengah Pandemi Covid-19

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID – Peringatan Hari Adhiyaksa ke-61 yang dijalankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak tahun ini berlangsung secara sederhana. Ini karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Selain memperketat protokol kesehatan (prokes) secara internal bagi karyawan kejaksaan, langkah lain adalah memanfaatkan teknologi untuk sidang berbagai perkara yang ditangani secara virtual.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak Suhendra SH mengungkapkan, rangkaian kegiatan Hari Adhiyaksa dilakukan sesuai keadaan wilayah. Apalagi, semua daerah, termasuk Demak, juga sedang dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. “Kita adakan kegiatan yang pada intinya tidak menimbulkan kerumunan. Yang paling esensi adalah kegiatan pemusnahan barang bukti (BB) perkara yang sudah putus beberapa waktu lalu. Itu bagian dari rangkaian Hari Adhiyaksa,” ujar Suhendra saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di kantornya.

Selain itu, dalam upaya mendukung PPKM, Kejari Demak juga mengadakan bhakti sosial. Berupa, pemberian bantuan sembako untuk panti asuhan dan panti jompo. Total ada 100 paket bingkisan. Kemudian, pemberian bantuan sosial (bansos) untuk tenaga honorer di lingkungan Kejari Demak dan bansos untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi.

Terkait dengan inovasi kegiatan kejaksaan selama pandemi berlangsung, sidang perkara diikuti dengan cara zoom meeting. Dalam sidang virtual ini, secara teknis, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Demak terhubung langsung dengan sidang yang dipimpin hakim di pengadilan dan terdakwa yang ikut sidang dari rumah tahanan (rutan). “Kita pakai aplikasi berbayar android untuk zoom meeting,” ujarnya.

Sidang virtual ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan tetap patuh protokol kesehatan (prokes). “Sidang virtual ini sudah berjalan sejak ada pandemi. Setidaknya, sudah seratusan perkara yang sudah melalui zoom meeting,” kata Suhendra.

Menurutnya, sidang virtual yang dijalankan secara nasional ini ada kelebihan juga kekurangan. Kelebihannya bisa diikuti dari kantor maupun rumah saat work from home (WFH). Namun, kekurangannya adalah tidak bisa berhadapan langsung dengan terdakwa. Karena itu, untuk pembuktian perkara juga lebih ribet. “Pembuktian lebih mudah kalau sidang langsung,” katanya.

Perkara yang dilayani secara manual adalah pelayanan pembayaran tilang kendaraan bermotor. Ini untuk memastikan bahwa yang kena tilang adalah orang terkait atau yang berperkara. “Untuk perkara tilang ini tidak banyak. Sehari bisa 10 pelanggaran. Kadang ya tidak ada,” katanya.

Adapun, perkara lain yang ditangani kejaksaan antara lain, perkara penganiayaan, narkotika, kekerasan, pencurian, persetubuhan anak di bawah umur dan lainnya. “Kita juga tangani beberapa perkara korupsi. Sidangnya di Pengadilan Tipikor Semarang,” kata Kajari.

Selain disibukkan dengan penyelesaian perkara dalam sidang, kegiatan Suhendra juga lumayan banyak. Bersama Forkopimda hampir tiap malam turut patroli untuk menegakkan PPKM darurat. “Memantau PPKM sekaligus tindakan di tempat. Kalau capek, ya bagi tugas dengan anggota. Kita pilih kegiatan yang menjadi prioritas. Yang penting prokes tetap jalan dengan baik,” katanya. (hib/ton)

Terbaru

Populer

Lainnya