Makna Strategis Program KB

CATATAN

158
Oleh: Krisseptiana Hendrar Prihadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang
Oleh: Krisseptiana Hendrar Prihadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang

RADARSEMARNG.ID, – Pernahkah Anda mendengar slogan “Ayo ikut KB. Dua anak cukup!?” Harus kita akui, slogan tersebut akrab dengan telinga kita pada 1990-an. Propaganda sejak era Orde Baru ini dianggap sukses menekan pertumbuhan penduduk Indonesia dengan mengendalikan angka kelahiran. Program KB sejak 1970-an telah menekan angka kelahiran per perempuan usia subur (Total Fertility Rate/ TFR) sebesar 50 persen dari sekitar 5,6 anak menjadi sekitar 2,2 anak per perempuan usia subur saat ini. Selain itu, program KB juga dianggap berperan besar untuk mencapai pengurangan angka kematian melalui perencanaan keluarga dengan mengatur kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan.

Program KB (Keluarga Berencana) memiliki makna sangat strategis, komprehensif, dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Program KB ini kembali digaungkan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kampung KB. Program KB kembali digenjot karena karena laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat besar, 1,3 persen. Artinya, ada tambahan 3 juta orang per tahun.

Upaya mengendalikan jumlah penduduk sebagai program nasional mulai dicanangkan pemerintah sejak 29 Juni 1970. Lebih dari empat dekade kemudian, program yang populer dengan sebutan Keluarga Berencana ini sukses membingkai pola pikir rakyat Indonesia. Jargon “dua anak cukup” meresap dalam persepsi publik sebagai potret keluarga ideal.

Program KB sejatinya telah dirintis sejak 1957. Mulanya, program ini melekat sebagai urusan kesehatan di bawah instansi terkait. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan tingginya angka kematian ibu serta buruknya tingkat kesehatan reproduksi, KB bergeser menjadi urusan kependudukan.

Pencanangan KB sebagai program nasional diteguhkan dengan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). KB diakomodasi sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. KB dimaknai sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.

Indonesia dengan jumlah penduduk 264 juta orang adalah negara terpadat keempat di dunia. Karena itu, demi kesehatan ekonomi dan sosial jangka panjang, maka mengakhiri pertumbuhan populasi penduduk harus menjadi prioritas. Hal ini karena pertumbuhan populasi penduduk yang lebih rendah berarti produk domestik bruto (PDB) per kapita yang lebih tinggi, yang mengarah pada pendapatan, tabungan, dan investasi yang lebih tinggi.

Sebaliknya, pertumbuhan populasi yang tinggi dapat memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, dengan kaum muda dalam keluarga besar seringkali kurang memiliki akses ke keterampilan, alat, dan peluang yang mereka butuhkan untuk meningkatkan masa depan mereka.

Dua Tujuan Khusus
Pada 1970, BKKBN diluncurkan untuk mengatasi masalah tersebut. BKKBN memiliki dua tujuan khusus: untuk membangun “keluarga kecil, sejahtera” sebagai norma di Indonesia dan untuk mengurangi kesuburan melalui promosi alat kontrasepsi. Pada awalnya, upaya keluarga berencana BKKBN memang mencapai hasil yang luar biasa. Pada tahun 2000, setelah tindakan terfokus selama 30 tahun, kesuburan total turun 54 persen, dari 5,6 kelahiran per wanita menjadi 2,6, menjadikan program keluarga berencana di Indonesia menjadi salah satu yang paling efektif dalam sejarah. Tetapi kemajuan itu terhenti sebelum Indonesia mencapai tujuannya untuk mencapai kesuburan tingkat penggantian (2.1) pada 2010-2015. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat kesuburan total Indonesia pada tahun 2015 adalah 2,45.

BKKBN sekarang menargetkan kesuburan tingkat penggantian pada 2025. Ini layak dan dapat memungkinkan Indonesia untuk mencapai target kuantitatif kunci kedua―menstabilkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2050―sesuai jadwal. Tetapi itu berarti mengidentifikasi hambatan utama untuk sukses dan merancang strategi untuk mengatasinya, menggunakan kesuksesan masa lalu sebagai panduan.

Namun salah satu penghalang seperti itu justru ada di pemerintah daerah, yang sebagian besar masih tidak menganggap keluarga berencana sebagai prioritas. Upaya pemerintah pusat untuk mengurangi kesuburan ke tingkat penggantian hanya akan berdampak kecil tanpa keterlibatan 511 daerah otonom di Indonesia. Walaupun upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana dan menggerakkannya lebih tinggi dalam agenda otoritas daerah. Pemerintah di semua tingkatan juga harus berkolaborasi secara lebih efektif dengan masyarakat daerah. Bahkan, penjangkauan yang luas dan partisipasi masyarakat di tingkat desa adalah alasan utama keberhasilan upaya keluarga berencana sebelumnya di Indonesia.

Pada puncaknya, program keluarga berencana pedesaan di Indonesia mencakup hampir 40.000 pekerja lapangan dan lebih dari 100.000 sukarelawan, yang melayani bahkan komunitas yang paling terpencil sekalipun. Personel ini melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk membahas metode keluarga berencana, memberikan konseling, dan membuat rujukan ke pusat kesehatan masyarakat.

Kampung KB
Jokowi telah mencoba untuk merevitalisasi upaya penjangkauan ini dengan berinvestasi di Kampung KB, sebuah program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan memperluas akses ke kontrasepsi jangka panjang, menyediakan layanan gratis, dan menawarkan program pendidikan sebaya. Sebagai bagian dari inisiatif ini, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kondom, dan implan sekarang ditawarkan secara gratis kepada semua pasangan yang membutuhkannya.

Memang, sejak dicanangkan oleh Joko Widodo pada 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah.

Kampung KB ke depannya akan menjadi ikon program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Dalam kaitan ini usulan agar Kota Semarang memiliki regulasi tentang pengaturan kependudukan dan keluarga berencana (KB) agar dapat lebih efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, layak didukung. Betapa tidak? Karena kekosongan regulasi lokal terkait dengan pengendalian penduduk mengakibatkan pengambil kebajikan tidak dapat lebih maksimal dalam mengantisipasi munculnya problem sosial dan kependudukan. (*/aro)

Tinggalkan Balasan