Mendorong Percepatan Zakat dan Insentif Pajak di Pandemi Covid-19

483

Oleh : Provita Wijayanti SE MSi Ak CA

RADARSEMARANG.ID – Pemerintah melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Analisa pakar hukum menyebutkan aturan ini tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam penanganan wabah tetapi dapat memberikan kepastian hukum pertanggungjawaban penggunaan segala fasilitas dan anggaran oleh Gugus Tugas Covid-19. (Tempo, 14 April 2020).

Sebelumnya Pemerintah juga telah mengalokasikan penanganan Covid-19 tersebut berkisar 2,5 persen dari Pendapatan Nasional/Produk Domestik Bruto dihitung dari stimulus satu, dua, tiga Rp 436,1 triliun. Paket stimulus pertama Rp 10,3 triliun untuk sektor pariwisata, kedua berkaitan dengan penanggungan pajak penghasilan Rp 22,9 triliun, dan ketiga, Rp 405,1 triliun untuk kesehatan, social safety net, dukungan industri (insentif pajak & stimulus KUR) dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah juga berusaha mencari stimulus dari sektor penerimaan zakat di Indonesia berupa imbauan Wakil Presiden dan Menteri Agama agar pengelola zakat mengajak umat Islam yang telah memenuhi kewajiban membayar zakat maal untuk menunaikannya sebelum Ramadan 1441 Hijriyah, sehingga zakat bisa segera terdistribusi kepada mustahiq yang membutuhkan lebih cepat. Imbauan ini realistis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mempercepat penerimaan zakat. Riset The Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB) menyebutkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, namun baru berhasil dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Rp 9 triliun.

Potensi tersebut berasal dari jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia, industri swasta dan BUMN dimana tahun 2018 terdapat 169 perusahaan dengan pertumbuhan laba rata-rata hingga 40 persen per tahun. (DDTCNews, 27 Februri 2020). Hal ini sangatlah relevan jika karyawan di suatu perusahaan besar mau membayarkan zakat secara teratur ditambah zakat perusahaan, maka potensi penerimaan zakat itu bisa terkumpul.

PR kita bersama adalah bagaimana mempercepat penerimaan Zakat untuk penanganan Covid-19 dengan insentif pajak. Beberapa usulan/rekomendasi yang diajukan kepada Pemerintah adalah, 1) memberikan insentif pajak bagi pembayar zakat baik perorangan dan perusahaan; 2) mengeluarkan revisi UU Zakat nomor 23 tahun 2011 terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi pengurang pajak terutang; 3) mendorong kebijakan pemerintah zakat perusahaan menjadi pengurang kewajiban tanggung jawab sosial dan bina lingkungan; 4) koordinasi intensif Ditjen Pajak dengan Baznas/Lazis untuk membahas insentif pajak dalam hubungannya dengan zakat; 5) Baznas/Ditjen Pajak menyediakan layanan konsultasi dan layanan zakat perorangan maupun perusahaan untuk memberi pemahaman dan kemudahan pelaksanaannya termasuk insentif pajak yang diberikan; 6) Baznas/Lazis memprioritaskan pendistribusian secara langsung dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat lapis bawah untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok, dan menjaga daya beli warga masyarakat yang terdampak darurat korona.

Insentif pajak untuk zakat diharapkan menjadi stimulus berikutnya yang dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi keempat insentif pajak sebelumnya yaitu PPh pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini perlu didorong oleh semua pihak untuk mempercepat penerimaan zakat hingga Rp 217,1 triliun/hampir separo dari jumlah dana stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila penerimaan zakat ini teralisasi, maka diharapkan pemerintah dapat menunda kebijakan penambahan utang untuk penanganan Covid-19. Semoga semua pihak dapat bersinergi untuk mendorong percepatan zakat di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk penanganan Covid 19, pengentasan kemiskinan, mensucikan sekaligus menambah keberkahan untuk Indonesia. (*/ida)

Dosen Akuntansi FE Unissula Semarang





Tinggalkan Balasan