Rabu, 18 Jul 2018
radarsemarang
icon featured
Berita Daerah

PPD Harus Dievaluasi

Rabu, 11 Jul 2018 15:01 | editor : Agus Purwahyudi

Yudi Indras Wiendarto

Yudi Indras Wiendarto

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG -  DPRD meminta agar pemprov mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan sistem zonasi. Sebab, dalam pelaksanaannya, banyak dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Padahal, sebenarnya sistem yang baru digunakan itu bagus dan bisa mengakomodir siswa miskin. PPDB dengan sistem zonasi ini bagus untuk menghapus anggapan sekolah unggulan atau nonunggulan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengaku memperoleh aduan dari sejumlah orang tua calon siswa. Diantaranya terkait dengan siswa berprestasi yang kalah bersaing dengan siswa kurang berprestasi namun miskin. Bermodal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), siswa dari keluarga miskin dengan mudah mengalahkan siswa berprestasi. “Ini tidak benar, karena banyak yang harus mencabut pendaftaran dan beralih ke sekolah lain. Padahal secara akademis mereka sangat berprestasi,” katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya semangat memberikan pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa memang bagus. Tapi dalam pelaksanaanya harusnya prestasi siswa tetap diberikan apresiasi tinggi. Persoalan lain adalah laporan adanya kecurangan SKTM. “Ada laporan jika siswa dari keluarga mampu menggunakan SKTM saat mendaftar. Ini tentu tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Dalam sistem PPDB tersebut harus diatur tentang tata cara verifikasi dan penelusuran kevalidan SKTM. Harus ada transparansi, agar  verifikasi dilakukan serta detil agar tak terjadi kongkalikong. “Verifikasi secara langsung sangat diperlukan, agar mengetahui kondisi riil keluarga calon siswa,” tegasnya.

Ia meminta jika terjadi pemalsuan data, siswa mampu namun menggunakan SKTM, maka harus ada sanksi tegas. Jika perlu  bisa dilaporkan pada pihak berwajib, karena ini berimbas pada masa depan siswa lainnya.  “Sekolah bisa mengunggah pendaftar yang menggunakan SKTM di website sekolah. Jadi masyarakat bisa ikut melihat dan mengawasi apakah SKTM yang digunakan layak atau tidak,” tambahnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi terkait pelaksanaan sistem PPDB karena sistem ini diharapkan menjadi solusi bagi sekolah dalam mengatur penerimaan siswa baru dalam hal pemerataan kuota siswa di sekolah. "Kami akan berupaya terus memperbaiki sistem PPDB ini agar menjadi solusi terkait pemerataan siswa di seluruh sekolah di Jawa Tengah. Sistem PPDB ini akan kami evaluasi perkembangan," tandasnya. 

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia