Senin, 23 Jul 2018
radarsemarang
icon-featured
Radar Semarang

Manipulasi SKTM, 500 Pendaftar SMA Dicoret

Pendaftar SMA Pakai SKTM Capai 62 Ribu Siswa

Selasa, 10 Jul 2018 13:34 | editor : Agus Purwahyudi

Manipulasi SKTM, 500 Pendaftar SMA Dicoret

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Pemerintah benar-benar serius menindak tegas penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri. Hingga kemarin, Pemprov Jateng sudah mencoret 500-an pendaftar SMA yang ditengarai menggunakan surat miskin tersebut tidak sesuai kondisi di lapangan.

Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah Surakarta, Jasman Indradno, mengatakan, angka ini masih terus berkembang mengingat seleksi siswa di Jateng masih berproses hingga pengumuman 11 Juli nanti. ”Pencoretan ini berdasar laporan dari sekolah, dan yang dicurigai aspal. Ada yang ngaku-ngaku miskin tapi setelah dicek ternyata rumahnya bagus,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Secara keseluruhan, jumlah pendaftar SMA negeri di Jateng mencapai 113.092 calon peserta didik dari kuota 113.325 siswa. Dari jumlah tersebut, pendaftar dengan SKTM sebanyak 62.000-an anak, dan yang diterima ada sekitar 26.600 anak, termasuk yang sudah didiskualifikasi, sekitar 500 anak.

Dari total pendaftar dengan siswa miskin yang diterima, dikatakannya masih rasional. Jumlah siswa miskin masih berada di angka 23,5 persen dari jumlah pendaftar di seluruh Jateng. Hanya saja, memang jumlahnya tidak merata di setiap daerah. Ada sekolah yang siswa miskinnya melampaui 90 persen, ada pula yang hanya beberapa persen saja.  ”Memang SKTM di Jawa Tengah masih menjadi momok ya. Tapi, masih dalam batas normal untuk ukuran Jawa Tengah,” bebernya.

Adanya dinamika ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Terutama bagi RT, RW, Lurah/Kades, Camat dan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan SKTM. Ia berharap ada kerjasama yang baik untuk bisa menerbitkan SKTM sesuai dengan keadaan aslinya. 

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen meminta agar pemegang SKTM dapat dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, ia ingin pemerintah untuk tidak tergesa-gesa menetapkan pemegang SKTM untuk langsung diterima tanpa verifikasi.

Mekanisme penerimaan peserta didik baru, ia katakan juga harus dibenahi. Dengan begitu, penerimaan siswa baru dapat dilakukan dengan sistem yang fair. ”Saya sepakat bahwa pendidikan menengah tidak menetapkan peserta didik baru, sebelum persoalan tersebut diselesaikan,” tegas politikus PKB ini.

Ia menambahkan, persoalan pendidikan memang masih menjadi permasalahan utama di Jateng mengingat masih banyak anak-anak kurang mampu yang tidak dapat bersekolah. Hal ini sudah menjadi perhatian DPRD agar semua masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah.

Mengenai persoalan SKTM, Kepala SMAN 5 Semarang, Titi Priyatiningsih, mengantisipasi kecurangan dengan menerjunkan timnya ke lapangan. Home visit dilakukan kepada pendaftar yang menggunakan SKTM untuk memastikan bahwa mereka benar-benar dari keluarga kurang mampu.

Dalam pantauan di lapangan, Titi berpedoman pada aturan miskin yang disusun pemerintah untuk menentukan keluarga miskin dan tidak. Di SMAN 5 sendiri, dikatakan olehnya, ada sekitar 90 pendaftar yang menggunakan KIP maupun SKTM. ”Khusus untuk yang SKTM ada 26 pendaftar,” jelasnya.

Penerjunan tim verifikasi di lapangan dianggap penting untuk menambah data yang disampaikan pendaftar. Sejumlah data tambahan tersebut di antaranya ada foto rumah, jenis pekerjaan hingga pendapatan orangtua pendaftar. ”Kalau memang sesuai ya sudah nggak masalah. Sejauh ini memang semuanya sesuai. Hanya kami mengantisipasi jangan sampai seperti tahun lalu,” kata dia.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keberatan sebagian besar calon siswa dengan NEM bagus, namun tidak masuk sebagai siswa miskin. ”Sebab, sekolah kan milik masyarakat. Sehingga harus ada penjelasan atas data yang diajukan pendaftar,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, menegaskan, sampai saat ini tidak ada SKTM yang abal-abal atau palsu. Pasalnya, hingga hari ini belum ada laporan dari lurah atau camat. Menurutnya, adanya temuan pengguna SKTM yang tidak sesuai dapat terjadi lantaran adanya kesalahan prosedur yang telah disepakati bersama.

Sesuai prosedur, penerbitan SKTM dapat dilakukan jika pengguna telah mendapatkan persetujuan dari RT dan RW, kemudian kelurahan dan kecamatan setempat. Selain itu, pengguna SKTM juga harus menjawab sejumlah pertanyaan dalam formulir yang berkaitan dengan kondisi yang bersangkutan.

“Menurut saya, dalam hal ini dimungkinkan ada beberapa prosedur yang dilewati. Ada prosedur seperti survei atau kunjungan ke rumah yang bersangkutan. Ketika muncul permasalahan seperti ini, tentu ada prosedur yang dilewati,” ungkap Dety kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (9/7).

Terkait hal ini, Detty –sapaan akrabnya-- mengimbau kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berwenang untuk menerbitkan SKTM supaya melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Sebab, banyak pihak dirugikan dengan penyalahgunaan SKTM tersebut. Padahal, lanjutnya, pelaksanaan pada tahun lalu sudah baik. “Saya heran, karena tahun sebelumnya, lurah dan camat sudah dibrefing dan tidak berani untuk mengeluarkan SKTM, khususnya untuk pendidikan,” imbuhnya

Dety berharap, tahun depan hal serupa tidak terjadi lagi. Hal tersebut supaya siswa miskin dapat diterima di sekolah negeri dan dapat tetap melanjutkan sekolah. “Karena kalau siswa mampu tidak masuk di sekolah negeri masih bisa melanjutkan ke sekolah swasta,” tukasnya. 

(sm/tsa/aro/cr4/ap/JPR)

Alur Cerita Berita

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia