Senin, 23 Jul 2018
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

Hukuman Lebih Ringan dari Tuntutan PU KPK

Korupsi Pupuk Mantan Kepala Perhutani Jateng

Jumat, 13 Apr 2018 13:20 | editor : M Rizal Kurniawan

SIDANG PUTUSAN : Mantan Kepala Perhutani Jateng, Heru Siswanto mengenakan batik kuning saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang.

SIDANG PUTUSAN : Mantan Kepala Perhutani Jateng, Heru Siswanto mengenakan batik kuning saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang. (joko susanto/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.ID - Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap mantan kepala Perhutani Unit I Jateng, Heru Siswanto, lebih ringan 1 tahun dari tuntutan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pupuk urea tablet pada 2010-2011 di lembaga BUMN tersebut.

Semula, PU KPK menuntut Heru selama 4 tahun penjara. Sedangkan majelis hakim menghukum Heru  3 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (12/4).

Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Sainal tersebut menilai terdakwa telah melanggar pasal 3 UU 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, selain hukuman badan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pengembalian uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 60 juta, sama seperti yang diterima oleh terdakwa dalam perkara tersebut.

“Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Perhutani Jateng dalam proyek pengadaan pupuk urea tablet. Dalam pelaksanaannya, terdakwa menyetujui penunjukan langsung PT Berdikari dalam pengadaan pupuk urea tersebut. Padahal terdakwa mengetahui, jika PT Berdikari bukanlah produsen pupuk, " sebut majelis.

Dalam pengadaan itu, terdakwa terbukti menerima Rp 60 juta yang merupakan fee proyek pengadaan pupuk pada triwulan keempat 2010 serta triwulan pertama dan keempat 2011. "Dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara akibat penyimpangan pengadaan pupuk urea tablet tersebut mencapai Rp 12,5 miliar," kata majelis hakim.

Usai mendengar putusan itu, terdakwa Heru langsung menyatakan menerima, sementara PU KPK menyatakan pikir-pikir.

Menanggapi putusan tersebut, Sekretaris Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Jateng, Sasetya Bayu Efendi menilai, putusan para terdakwa dalam kasus korupsi di Perhutani tersebut terlalu rendah dan jauh dari rasa keadilan, jika dibandingkan dengan kasus yang menjerat Kepala Dusun (Kadus) II Trumon, Wonosari, Wonosegoro, Boyolali, Moch Heru Prasetyo. Yakni, terjerat kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Program Nasional Agraria (Prona) pengurusan sertifikat masal yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo tahun 2017.

Menurutnya, ketidakadilan terletak pada pasal yang didakwakan dalam kedua kasus tersebut, lebih berat dalam kasus pungli Trumon dengan kerugian negara hanya Rp 228 juta. Sedangkan kasus korupsi Perhutani dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dengan kerugian negara mencapai Rp14,5 miliar.

“Letak keadilannya dimana? Kasus Perhutani yang menjerat Teguh Hadi Siswanto dan Heru Siswanto masih terhitung rendah dari nilai kerugiannya. Sedangkan kasus Moch Heru Prasetyo yang cuma pungli, dituntut 4 tahun penjara, vonisnya sebentar lagi,” kata Sasetya Bayu Efendi.

Sebelumnya mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng, Teguh Hadi Siswanto dituntut 3 tahun, sedangkan vonisnya hanya 2 tahun 6 bulan. Padahal kerugian yang dinikmati masing-masing terdakwa baik Hadi maupun Heru sama-sama dikembalikan pada negara.
“Hukum harus adil, jangan sampai memberikan efek buruk di masyarakat. Nanti masyarakat bisa beranggapan korupsi besar pidana ringan, kalau korupsi kecil pidana berat. Jadi, hukum dan aparat peradilan harus perhatikan masalah ini,” tandasnya.

Perlu diketahui, kasus tindak pidana tersebut bermula dari penunjukan langsung terhadap PT Berdikari dalam pengadaan pupuk urea tablet pada tahun 2012 dan 2013. Pengadaan pupuk tersebut dilakukan dua kali dalam setahun. Pada triwulan pertama 2012 sebanyak 1,9 juta ton pupuk senilai Rp10,3 miliar, sementara pada triwulan keempat pengadaan mencapai 1,5 juta ton dengan nilai Rp 8,2 miliar. Sementara pada triwulan pertama 2013 pengadaan sebesar 638 ribu ton dengan nilai Rp 3 miliar dan triwulan keempat sebesar 814 ribu ton dengan nilai Rp 4,4 miliar. Dari pengadaan sebanyak itu, PT Berdikari menjanjikan fee sebesar Rp 450 per kg. Dari fee yang dibagi-bagi itu, terdakwa memperoleh total Rp140 juta.

(sm/jks/zal/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia