Senin, 23 Jul 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Undip Tak Intervensi Proses Hukum CPN

Senin, 09 Apr 2018 17:56 | editor : Ida Nor Layla

TAK BERI TOLERANSI : Direktur Kemahasiswaan Undip, Handoyo DW dan Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro Dwiwarno, menyikapi keterlibatan mahasiswa Candri

TAK BERI TOLERANSI : Direktur Kemahasiswaan Undip, Handoyo DW dan Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro Dwiwarno, menyikapi keterlibatan mahasiswa Candrika Pratama dalam kasus narkoba, Kamis (5/4/1018). (AFIATI TSALITSATI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Candrika Pratama alias CPN dipastikan Kepala UPT Humas Universitas Diponegoro (Undip), Nuswantoro Dwiwarno, memang mahasiswa Undip Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) semester 8. Namun atas keterlibatan CPN dalam kasus narkoba, Undip tidak akan memberikan toleransi. Bahkan, mempertimbangkan dua sanksi yakni pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen.

“Perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang betul mahasiswa Undip semester delapan dan saat ini yang bersangkutan sedang mengerjakan skripsi,” ujar Nuswantoro di Ruang Sidak Rektor, Kampus Undip Tembalang, Kamis (5/4), menanggapi keberhasilan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jateng menangkap CPN yang kedapatan menyimpan pil ekstasi, baru-baru ini. 

Lebih jauh, Nuswantoro mengaku pertama kali mengetahui kabar tertangkapnya CPN, justru dari berita di media massa. Ketika dirinya mengklarifikasi pada petugas, penangkapan terjadi sejak Senin (26/3/2018) lalu. “Pada saat itu, Undip langsung melakukan koordinasi dan klarifikasi serta kroscek langsung untuk memastikan dan mencari data-data tentang mahasiswa tersebut. Saya juga sempat berbicara dengan tersangka,” terang Nuswantoro.

Terkait catatan perilaku CPN di lingkungan kampus, Nuswantoro menjelaskan jika CPN tidak termasuk kategori mahasiswa yang aktif berorganisasi. Menurut pengakuannya, CPN hanya memiliki beberapa teman saja di kampus. “Yang ingin kami tegaskan adalah karena ini sebagai oknum, maka perbuatannya menjadi tanggung jawab hukum secara pribadi,” tegas Nuswantoro.

Terkait dengan kasus ini, pihaknya menyesalkan adanya mahasiswa Undip yang terlibat narkoba. Hal ini, sangat kontradiktif dengan upaya dan langkah Undip yang sampai saat ini masih mendukung dan mengupayakan semaksimal mungkin pemberantasan narkotika baik di masyarakat, khususnya lingkungan kampus.

“Kami mendukung penegakan hukum BNNP. Kami tidak akan intervensi. Namun apa yang dilakukan CPN ini, tidak menggambarkan mahasiswa kami secara keseluruhan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nuswantoro menegaskan jika Undip tidak mentolerir mahasiswa yang terlibat dalam kasus narkoba. Berkenaan dengan sanksi untuk CPN, kasus ini dikategorikan pelanggaran berat. Ada dua pertimbangan sanksi yakni pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen.

Proses pemutusan sanksi, sambungnya, menunggu hasil sidang yang dilakukan terlebih dahulu secara internal fakultas, kemudian disampaikan ke universitas. Menurutnya, sanksi akademik juga akan diberikan dengan mengikuti proses peradilan.

Nantinya, apapun keputusan sanksi yang dijatuhkan kepada CPN, sebagai konsekuensi logis agar menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. “Sementara ini belum ada keputusan, karena masih proses hukum dari BNN. Sedangkan dari fakultas juga baru akan membuat tim untuk persidangan,” tandasnya.

Direktur Kemahasiswaan Undip, Handoyo DW menambahkan sanksi yang diberikan juga mengacu pada peraturan Rektor Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro. Selain itu, ia menegaskan jika apa yang dilakukan oleh CPN ini tidak bisa dipakai menjadi gambaran mahasiswa Undip secara keseluruhan. “Kami mendukung penegakan hukum BNN. Kami tidak akan intervensi serta tidak melakukan pendampingan hukum pada yang bersangkutan,” pungkasnya. 

(sm/tsa/ida/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia