RADARSEMARANG.ID, Demak - Bupati Demak dr Eisti'anah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa mengelola keuangan perusahaan daerah secara profesional.
Ini karena BUMD merupakan motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Hal itu disampaikan bupati saat berbicara dalam peningkatan kapasitas pengelola keuangan BUMD bidang perpajakan di Reinz.Cafe Kota Demak, Senin (4/3/2024).
"Dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini, kita semua bisa lebih memahami regulasi perpajakan terkini, strategi pengelolaan pajak yang efektif, dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan,"kata bupati.
Menurutnya, dengan pelatihan kapasitas itu, maka pengelola keuangan BUMD harus mampu memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir masalah perpajakan yang sering dihadapi oleh BUMD.
Dengan demikian, kewajiban BUMD dapat dilaksanakan baik dari sisi kewajiban bayar pajak, layanan publik maupun kontribusi deviden kepada daerah.
"Perlu kami sampaikan, bahwa dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, BUMD sebagai motor penggerak pembangunan daerah memegang peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,"ujarnya.
Karena itu, kata bupati, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah optimalisasi pengelolaan keuangan, termasuk soal perpajakan.
"Maka dari itulah, saya sangat apresiatif dengan penyelenggaraan kegiatan ini.
Langkah ini mencerminkan keseriusan kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,"kata Eisti'anah.
Bupati menambahkan, melalui kegiatan ini, tidak hanya sekadar memberikan pelatihan dan pengetahuan baru kepada para pengelola keuangan BUMD, tetapi juga membangun semangat kolaborasi dan kemitraan yang erat antara pemerintah daerah, BUMD, dan KPP Pratama Demak.
"Saya yakin, dengan peningkatan kapasitas ini, BUMD kita akan semakin mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Semua ini dilakukan demi meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusi BUMD dalam mendukung pembangunan daerah,"imbuhnya.
Bupati juga menekankan, bahwa BUMD tidak hanya fokus pada profit oriented saja dalam menjalankan core bisnisnya, namun juga penyediaan kebutuhan masyarakat.
Sedangkan, untuk KPP Pratama, bupati menegaskan bahwa regulasi pada BUMD berbeda dengan perusahaan privat lainnya.
Karena itu, perlu kebijaksanaan dari KPP Pratama untuk menyikapi permasalahan pajak pada BUMD di Kabupaten Demak. (web/adv/2.811 karakter/prokompim/hib/bas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
