Pendirian Jurusan Harus Berdasar Survei, Utamakan Kearifan Lokal

RADARSEMARANG.ID, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah seharusnya melakukan sinergi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dengan begitu, SMK dapat mencetak lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Seperti apa penerapan kurikulum yang tepat sasaran? Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Joko Susanto dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Provinsi Jateng Samiran.


Sejauhmana pentingnya sinergitas antara SMK dan industri di bidang kurikulum dan peralatan laboratorium untuk praktik siswa SMK?

Sangat dibutuhkan kerjasama antara SMK dengan industri, agar skill lulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya di SMK jurusan otomotif. Apakah mobil-mobil untuk praktik sudah setara dengan mobil masa kini? Padahal teknologi yang diajarkan di SMK selama ini sangat tertinggal jauh. Bisa jadi mobil praktiknya tahun 1970, 1980, atau 1990 dan paling baru sekitar 2000. Padahal otomotif sudah sangat maju, sehingga dari segi peralatan sangat tidak seimbang. Sama halnya di bidang kurikulum yang masih menggunakan kurikulum 2013, padahal sudah delapan tahunan berlalu dan industri sudah maju.


Lantas apakah hal itu menandakan kurikulum SMK harus di setarakan dengan industri?

Perlu adanya kolaborasi, seperti proses belajar mengajar. Penyusunan kurikulum harus dilakukan bersama industri. Dengan begitu, terjadi perkawinan silang, ada hubungan setara-sama dan klop antara SMK dengan industri. Kalau SMK tidak punya industri, bukan SMK namanya. Karena sekolah kejuruan merupakan sekolah pencetak pekerja.
Meski begitu, tetap harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Bagaimanapun, kurikulum harus dikerjakan bersama dengan industri, jangan sampai ada istilah hal itu merupakan bagian SMK, nanti industri tinggal menerima dengan seleksi.
Dalam sistemnya, harus ada kelas industri, dimana siswa diajari dan dididik. Dengan begitu, industri juga bisa menggembleng siswa atau pihak industri mengajari siswa di sekolah dengan peralatan mereka. Begitu selesai diberi sertifikat. Saat lulus bisa langsung dipekerjakan. Dapat juga membuat kelas pesanan, nanti siswa dididik, begitu lulus otomatis bekerja ke industri yang mengajarinya.

Untuk mewujudkan hal itu, apa yang sudah dilakukan Pengurus MKKS SMK Provinsi Jateng?

Kami sudah melaksanakan sosialisasi roadshow ke SMK-SMK di seluruh Jateng. Hanya saja saat ini terkendala Covid-19, jadi terhenti. Anggota kami ada 1.583 sekolah swasta dan negeri. Yang terkendala lebih dari separuh jumlah sekolah.

Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan tersebut?

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, menyarankan adanya evaluasi terhadap jurusan. Harapannya, tidak hanya mencetak lulusan atau karena animo besar, akhirnya hanya mencetak pengangguran. Karena itu, pendirian jurusan harus diperkuat dengan penelitian dan survei di lapangan. Diutakan jurusan yang keberadaannya bisa mengikuti kearifan lokal di wilayah setempat. Contoh wilayah pantai mendirikan jurusan pelayaran. (*/ida)