Kesampingkan Putusan Perdata, Surati MA dan KY

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Tak puas dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang nomor 370/PID/2020/PT SMG tanggal 8 Oktober 2020, tim kuasa hukum Kwee Foeh Lan berencana menyurati Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) serta Pengadilan Tinggi (PT) Jateng.

Yakni, terkait dugaan kasus penggelapan sertifikat tanah hak milik (HM)/15 di Jalan Tumpang Gajahmungkur atas nama Kwee Foeh Lan, serta rekayasa kepailitan yang dilakukan Agnes Siane.

Dalam kasus tersebut, putusan hakim dinilai mengesampingkan putusan perdata yang sebelumnya sudah keluar dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht von Gewisjde) dan adanya Fakta Rekayasa Kepailitan.

"Dalam putusan ini, kami akan meminta eksaminasi. Karena ada yang tidak beres. Majelis hakim PT mengesampingkan putusan sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai korban konspirasi jahat, kami meminta jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut," kata kuasa hukum Kwee Foeh Lan, John Richard Latuihamallo, Minggu (25/10) kemarin.

John Richard menjelaskan, pada 28 Juli 2013 sesuai dengan putusan inkracht berdasarkan putusan MA RI nomor 2454//Pdt/2012, majelis hakim PT sudah mengetahuinya jika Agnes Siane bukanlah pemilik sebidang tanah. Bahkan saat dieksekusi, sertifikat tersebut sudah tidak ada (telah dialihkan kepada pihak ketiga).

"Kalau sudah hilang, berarti kasus penggelapan. Harusnya saat dieksekusi putusan kasasi (inkracht) dikembalikan kepada Kwee Foeh Lan sebagai pemiliknya. Agnes Siane adalah pihak dalam sengketa perdata, memgetahui putusan kasasi bila tanah adalah milik Kwee Foeh dan sebagai Harta Persatuan dengan Kiantoro dan bukan milik Agnes. Namun sertifikat tersebut sudah dipecah dengan cara rekayasa kepailitan bersama Agustinus sebagai kreditur," tuturnya.

Putusan PN terkait perkara 256/Pid.B/2019/PN SMG tertanggal 27 Juli 2020, Agnes Siane didakwa melakukan konspirasi untuk membuat rekayasa kepailitan bersama Agustinus.
Akta Hibah dari Kiantoro Nadjujojo atas tanah Tumpang nomor 15 ke Thelma Juliana yang kemudian diberikan ke Tan Joe Kok Men suami Agnes Siane, berdasarkan akta kuasa nomor 87/1984 ini tanpa sepengetahuan Kwee Foeh Lan telah dibatalkan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Sebenarnya sertifikat ini milik Kiantoro Najudjojo dan Kwee Foeh Lan (Harta Bersama). Namun saat itu sertifikat dititipkan kepada Thelma tanpa sepengetahuan Kwee Foeh Lan. Kemudian dihibahkan ke Tan Joe Kok Men. Kemudian muncul rekayasa kepailitan. Mengapa? Karena tidak bisa dialihkan. Karena tanah memang milik Kwee Foeh Lan. Makanya, ada rekayasa kepailtan untuk menghilangkannya," jelasnya.

Menurut dirinya, putusan hukum PT Semarang yang diketuai hakim ketua Eddy Risdianto belum lama ini dinilai janggal. Meskipun Agnes Siane mengajukan peninjauan kembali, hakim PT telah mengetahui, Agnes sebagai Tergugat yang kalah dalam Perkara perdata saat dieksekusi objek Putusan Kasasinya, dan objek sudah dihilangkan Agnes. (den/ida)