UU Ini Berikan Peluang Laut Indonesia Dikuasai Kapal Asing

RADARSEMARANG.ID - Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan dan kini menuai protes. Tidak terkecuali keberadaan nelayan lokal yang dihilangkan eksistensinya. Berikut bincang-bincang Jurnalis Jawa Pos Radar Semarang Miftahul A’la dengan Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Jateng Riyono.

Bagaimana dampak UU tersebut terhadap nelayan?

Sebenarnya ini kekhawatiran para akademisi dan kalangan ilmuwan sarjana kelautan. Salah satunya, banyak berimplikasi pada tata kelola wilayah laut, kesejahteraan nelayan, dan kedaulatan negara di laut Indonesia.

Misalnya dalam draft final tim perumus badan legislasi (Baleg) sebagai bahan akhir menuju pengambilan putusan tingkat 1 dijelaskan bahwa status nelayan kecil sudah tidak berbasis kepemilikan kapal yang memiliki GT maksimal 10 GT, hanya berbasis kegiatan tangkap ikan. Bahkan definisi nelayan semakin kabur karena bersifat umum, nelayan tradisional dan kecil akan semakin sengsara karena tidak mempunyai eksistensi lagi.

Lalu sebagai negara maritim, apakah ini ancaman atas kedaulatan laut kita?

Nah ini juga yang krusial. Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diambil alih pusat dengan berlindung pada PSN (proyek strategis nasional). Ini jelas sangat merugikan daerah dan mengancam kelestarian wilayah pesisir, sumber daya alam, berpotensi merusak laut kita.

UU ini memberikan ruang laut untuk dikuasai oleh kapal asing. Dalam UU 45/2004 tentang perikanan disebutkan bahwa kapal berbendera asing harus menggunakan ABK dalam negeri minimal 70 persen, dan di UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) pasal ini dihapuskan. Laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bisa semakin sulit mengontrolnya.

Bagaimana kondisi nelayan sekarang?

Saya sudah puluhan tahun mengawal, menemani dan mengadvokasi nelayan di Jateng. Banyak sekali masalah yang dihadapi mereka, mulai dari kesejahteraan dan jaminan masa depan. Itu saja masih belum bisa diselesaikan.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 sekarang menjadi ancaman bagi kelangsungan bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang rentan dengan ketidakberdayaan secara ekonomi. Data KKP 2017 menyebutkan jumlah nelayan Indonesia hampir 2.7 juta jiwa dan berada di garis ambang kemiskinan dengan angka 25 persen masuk ke kategori keluarga miskin. Apalagi dengan adanya kebijakan baru, tentu akan sangat berdampak besar bagi nelayan tak terkecuali Jateng.

Apa yang akan dilakukan Iskindo?

Sejak diajukan Presiden Joko Widodo Februari lalu, UU ini sudah mengandung pro kontra. Mulai dari kalangan akademisi dan organisasi profesi keilmuan serta kampus. UU ini cacat secara prosedur dan bahkan melanggar UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. Dengan tegas kami menolak dan akan bersama rakyat untuk mengawal sampai tuntas. Ini sangat penting, karena semua terdampak terutama menyangkut masa depan nelayan lokal dan keberadaan laut Indonesia. (*/ida)