Desa Harus Kreatif Manfaatkan Teknologi Modern

RADARSEMARANG.ID, Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat melakukan aktivitas, baik belajar maupun bekerja dengan memanfaatkan internet. Hal itu untuk menekan penyebaran Covid-19. Padahal banyak desa di Kabupaten Semarang yang belum memanfaatkan teknologi informasi atau ramah internet. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Maria Novena Sindhuwara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang Heru Purwantoro.

Bagaimana Pemkab Semarang menyikapi masih banyaknya perangkat desa yang masih gaptek?
Keberhasilan sebuah desa ditentukan oleh kepala desa (kades) dan warganya. Karena itulah, kami berupaya mencari kades yang mumpuni. Caranya, dalam penjaringan kades tahap awal dites oleh lembaga independen. Bisa perguruan tinggi. Bahkan tahun 2017 lalu, kami sudah bekerjasama dengan Undip, Unnes, Undaris, dan Udinus. Kemampuan dasar 60 persen, komputer 40 persen. Ini menjadi fondasi kades yang nantinya terpilih tidak lagi gagap teknologi (gaptek). Harus bisa beradaptasi dengan iklim dan teknologi yang berkembang.

Sejauh mana kesiapannya, sebanyak 208 desa di Kabupaten Semarang sudah siap menjadi desa maju?
Yang dinamakan desa maju berarti berhasil dengan inovasi sendiri. Seperti contohnya Jatirunggo, Jambu, Bendono. Ini yang sudah tidak lagi meminta modal dari BUMDes. Meski begitu, dari 208 desa di Kabupaten Semarang, sudah ada 135 desa telah memanfaatkan BUMDes dan hasilnya ada.
BUMDes tidak bisa kalau tidak ada pihak ketiga. Harus ada perencanaan yang matang. Di Kabupaten Semarang sendiri sektor untuk membangun desa memang banyak. Pertanian, perkebunan, perikanan, sampai wisata. Seperti di beberapa desa, BUMDes untuk pengadaan alat berat sawah.

Sejauhmana perkembangan BUMDes selama pandemi Covid-19?
Saat ini surat edaran terkait penggunaan dana desa memang berubah. Dana untuk pengembangan kemasyarakatan sedang ditunda. Dana desa masih difokuskan untuk membantu warga terdampak Covid-19. Dalam bentuk bantuan langsung tunai yang masing-masing keluarga mendapat Rp 600 ribu selama tiga bulan. Berkaitan dengan kegiatan BUMDes memang belum kami sarankan. Tetapi jika memang masih dimungkinkan desa memiliki dana sendiri untuk mengembangkan potensi desa tersebut ya tidak apa-apa.

Penanggulangan kecemburuan warga yang mendapat bantuan langsung tunai yang diberikan lewat dana desa?
Ini persoalan yang selalu terjadi ketika ada bansos atau bantuan tunai. Tetapi kami bisa jamin dan pastikan yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa merupakan warga yang memang betul-betul terdampak. Datanya yang masuk kami cek ulang. Prinsipnya kami tidak mau salah sasaran. Ini sudah berjalan di tahap ketiga, 2.000 lebih sudah tersebar.

Untuk kepala desa pastinya harus tegas, bijaksana dan inovatif. Inovatif ini yang bisa membuat desa memiliki wajah baru. Apalagi di masa pandemi Covid-19, harus lebih inovatif. Saya rasa itu lebih bisa membuat desa bertahan. Banyak anak muda di masing-masing desa, melibatkan mereka. Saya yakin pemikiran anak muda zaman sekarang itu bagus, kerenlah. Jangan terpatok dengan hal itu-itu saja. (*/ida)