Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Deteksi Sembilan Daerah Miliki Kerawanan Tinggi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Anik Sholihatun, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jateng. (ISTIMEWA)
Anik Sholihatun, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jateng. (ISTIMEWA)
RADARSEMARANG.ID, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah memetakan ada sembilan daeran dengan tingkat kerawanan tinggi dalam pilkada serentak 2020. Butuh partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk bisa mewujdukan pilkada yang jujur, adil dan transparan. Berikut bincang-bincang jurnalis Jawa Pos Radar Semarang Miftahul A’la dengan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jateng Anik Sholihatun.

Dari 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020, daerah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan tinggi?
Ada sembilan daerah yang masuk kategori rawan tinggi berdasakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP ini bagian dari upaya pengawas pemilu untuk deteksi dini dan upaya pencegahan agar tak terjadi pelanggaran. Sembilan daerah tersebut tersebar di beberapa dimensi, yakni untuk konteks sosial, ada dua daerah di Jawa Tengah dengan kategori kerawanan tinggi yakni Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang.
Adapun konteks politik, ada tujuh daerah yang kerawanannya tinggi, yakni Klaten, Sukoharjo, Pemalang, Sragen, Rembang, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Kerawanan merupakan segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Sejauh mana kerawanan dalam Pilkada yang harus diwaspadai?
Bawaslu mengategorikan kerawanan Pilkada 2020 ke dalam empat dimensi. Yakni konteks sosial dengan sub dimensi, gangguan keamanan, yakni bencana alam dan bencana sosial). Kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Konteks politik dengan subdimensi, keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, penyalahgunaan anggaran.
Kemudian konteks infrastruktur daerah dengan sub dimensi, dukungan teknologi informasi, sistem informasi penyelenggara pemilu serta konteks pandemi dengan subdimensi. Selain itu anggaran pilkada terkait covid-19, data terkait covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, dan hambatan pengawasan pemilu. Terkait dengan konteks infrastruktur daerah, ada Kabupaten Wonosobo yang hasil IKP menunjukkan kerawanan tinggi. Dalam konteks pandemi, daerah yang memiliki kerawanan tinggi adalah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Apa saja yang harus diperhatikan selama pelaksaan Pilkada dalam kondisi pandemi covid-19?
Memang Pilkada 2020 ada perbedaan dengan pelaksanaan pilkada atau pemilu sebelumnya. Sebab digelar di tengah pandemi covid-19. Situasi tersebut akan menjadi pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Pilkada 2020 ada dua protokol yang harus ditaati, yakni protokol pemilihan dan protokol kesehatan. Jadi semua harus menghadapi kebiasaan baru dalam segala aktivitas kerja. Peraturan KPU yang akan keluar telah mengadopsi protokol kesehatan.

Seberapa besar peran masyarakat dalam mengawal Pilkada 2020?
Semakin banyak yang bisa diantisipasi, semakin banyak dugaan pelanggaran yang bisa dicegah, jauh lebih baik. Yang jelas, untuk mensukseskan Pilkada 2020 membutuh sinergi dengan berbagai pihak. Pilkada di masa pandemi tidaklah mudah karena menyangkut keselamatan. Maka semua pihak harus disiplin.
Kami Bawaslu ingin pilkada sukses. Baik dari sisi proses dan hasil pilkada maupun keselamatan semua pihak. Dibutuhkan peran masyarakat untuk mewujudkannya. Sehingga benar-benar tercipta pilkada yang berkualitas, transparan, dan lancar. (*/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer