Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji dan Tunjangan PPPK Bisa Hilang Jika Begini

Falakhudin
Penulis: Falakhudin❯

 

UU ASN Disahkan PPPK Dapat Hak Sama dengan PNS Berikut Hak yang Didapat
UU ASN Disahkan PPPK Dapat Hak Sama dengan PNS Berikut Hak yang Didapat

 


Advertisement

RADARSEMARANG.ID — Berdasarkan aturan terbaru, PPPK lulusan sarjana (S1) yang berada pada golongan IX akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp3.203.600 setiap bulannya.

Nominal tersebut belum termasuk tunjangan-tunjangan lain yang bisa meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan.

Bagi mereka yang sebelumnya berstatus honorer tanpa kepastian penghasilan tetap, kebijakan ini tentu menjadi angin segar yang membawa rasa aman dan syukur.

Advertisement

 

Meski statusnya sebagai pegawai kontrak, pemerintah menjamin bahwa hak-hak PPPK sejajar dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Ini adalah langkah nyata dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan pegawai.

Advertisement

Dengan gaji tetap setiap bulan, diharapkan PPPK dapat lebih tenang dari sisi finansial dan termotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

Tak hanya gaji pokok, PPPK juga berhak menerima berbagai tunjangan seperti ASN lainnya.

Beberapa di antaranya meliputi:

- Tunjangan keluarga untuk istri/suami dan anak

- Tunjangan jabatan bagi yang menempati posisi fungsional atau teknis

- Tunjangan makan dan transportasi, tergantung kebijakan instansi

- Tunjangan kinerja daerah (TKD) apabila tersedia

 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan ASN PPPK.

Mayoritas PPPK berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang teknis lainnya.

Mereka sebelumnya telah mengabdi cukup lama sebagai tenaga honorer.

Dengan jaminan penghasilan tetap dan tunjangan lengkap, kini para pegawai dapat lebih fokus bekerja tanpa dihantui kekhawatiran soal gaji.

 

Berbeda dengan PNS yang kenaikan gajinya mengikuti masa kerja, PPPK langsung menerima gaji sesuai golongan sejak awal masa penempatan.

Berikut ini kisaran gaji ASN PPPK berdasarkan golongan:

Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900

Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200

Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200

Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600

 

Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900

Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100

Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800

Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400

Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500

 

Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000

Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000

Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800

Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800

Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500

Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200

 

Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600

Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Aparatur Sipil Negara atau ASN masih menjadi pekerjaan favorit sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak juga yang tertarik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Karena status kontrak, perlu dipahami penyebab gaji dan tunjangan PPPK bisa dihentikan oleh pemerintah.

Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK juga dapat menikmati gaji dan tunjangan dari pemerintah.

 

PPPK memiliki kesamaan dengan PNS, seperti pengakuan status hingga hak atas gaji dan tunjangan yang layak.

Namun, gaji dan tunjangan PPPK dapat dihentikan sewaktu-waktu karena adanya faktor tertentu.

Seperti diketahui, terdapat perbedaan mendasar dalam sistem pengaturan antara PNS dan PPPK, terutama terkait regulasi dan masa kerja.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah /PP Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur sistem dan besaran gaji PNS.

Sementara gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.

Perbedaan regulasi ini membuat nominal gaji dan tunjangan keduanya tidak sepenuhnya sama.

 

PPPK juga wajib memahami adanya kondisi tertentu yang membuat gaji dan tunjangan PPPK dihentikan.

Jadi walaupun  masih dalam masa kontrak, PPPK berhak atas gaji dan tunjangan, tetapi ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pemberhentian hak tersebut.

Beberapa sebab yang membuat gaji dan tunjangan PPPK hilang atau dihentikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 

 Masa Perjanjian Kerja Berakhir dan Tidak Diperpanjang

Tak seperti PNS, masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terikat kontrak.

 

Masa kerjanya dapat diperpanjang ketika kontrak berakhir, atau bisa saja tidak diperpanjang lagi.

Perbedaan masa kerja ini yang membedakan dengan para ASN berstatus PNS.

Pegawai PNS tidak terikat kontrak atau bersifat permanen.

Pengangkatan PPPK berdasarkan kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.

Bila masa perjanjian kerja telah selesai dan instansi tidak melakukan perpanjangan, maka status kepegawaian PPPK otomatis berakhir.

Bila masa kerja atau kontrak berakhir, tentu berdampak pada seluruh hak keuangan seperti gaji dan tunjangan juga dihentikan.

 

Meninggal Dunia

Kondisi lain yang membuat gaji dan tunjangan PPPK dihentikan adalah ketika meninggal dunia.

Bila PPPK meninggal dunia, maka secara hukum hubungan kerja dengan instansi pemerintah terputus.

Dalam kondisi ini, gaji dan tunjangan PPPK tidak lagi dibayarkan oleh pemerintah.

Berbeda dengan PNS, ahli waris masih mendapatkan gaji pensiun dari PNS yang meninggal dunia.

Namun demikian, ahli waris bisa saja menerima hak lain seperti uang duka atau santunan sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

 

Mengajukan Resign atau Pengunduran Diri

Seperti PNS yang dapat mengajukan pensiun dini,

seorang PPPK juga diperbolehkan mengundurkan diri sebelum kontraknya habis.

Apabila pengunduran diri tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka status kepegawaiannya pun berakhir.

Tentu saja, konsekuensi dari pengunduran diri ini akan berdampak pada hak atas gaji dan tunjangan PPPK dihentikan sejak tanggal pemberhentian resmi ditetapkan.

Diberhentikan oleh Pemerintah

Pemerintah memiliki wewenang untuk memberhentikan PPPK dengan alasan tertentu, seperti pelanggaran disiplin, ketidakmampuan dalam menjalankan tugas, atau kebijakan efisiensi instansi.

 

Jika pemberhentian resmi diberlakukan, maka gaji dan tunjangan tidak lagi diberikan.

Menjadi PPPK memang menjanjikan stabilitas finansial dan status kerja yang terhormat.

 

Namun, penting bagi setiap calon maupun pegawai aktif untuk memahami bahwa hak atas gaji dan tunjangan tidak bersifat mutlak dan dapat dihentikan dalam kondisi tertentu.

Dengan memahami aturan yang berlaku, PPPK bisa menjalankan tugasnya dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. (fal)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pensiunan PNS Menanti Kabar 2027, Ada Perubahan Gaji dan Tunjangan? Ini Ketentuannya

Pensiunan PNS Menanti Kabar 2027, Ada Perubahan Gaji dan Tunjangan? Ini Ketentuannya

Pensiunan PNS menanti kepastian gaji dan tunjangan 2027. Simak aturan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta dasar hukum pembayaran dari pemerintah.

Pensiunan PNS Wajib Tahu! Ini Ketentuan Pencairan Uang Pensiun November 2026

Pensiunan PNS Wajib Tahu! Ini Ketentuan Pencairan Uang Pensiun November 2026

Pensiunan PNS November 2026 perlu mengetahui jadwal pembayaran Taspen, besaran uang pensiun, tunjangan, hak keluarga, dan ketentuan autentikasi terbaru.

Gaji PNS Bakal Dibayar Lewat Koperasi? Pemerintah Mulai Bahas Skemanya

Gaji PNS Bakal Dibayar Lewat Koperasi? Pemerintah Mulai Bahas Skemanya

Pemerintah juga belum menetapkan secara terbuka bagaimana bentuk layanan tersebut apabila nantinya benar-benar dijalankan. Belum ada ketentuan final mengenai koperasi mana yang dapat menjadi penyalur

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer