Langgar Aturan, Ratusan APS Caleg di Kota Pekalongan Dicopot Paksa

Dijelaskan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftachudin, tiga hari sebelumnya, pihaknya telah memberikan imbauan, menyurati, dan mengumpulkan perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 di Aula Kantor setempat.

Yang mana, diminta untuk menurunkan sendiri seluruh APS yang melanggar atau tidak sesuai ketentuan sebelum dilakukan penertiban langsung."Adapun yang belum diturunkan, maka hari ini kita copot,” tegasnya.

Sebab saat ini masih tahapan sosialisasi, dimana tidak boleh ada unsur kampanye. Selama ini masih banyak APS yang mengandung unsur kampanye dan melanggar Perda.

Yang mana, sesuai aturan PKPU, jika di APS itu ada klausa seperti tanda coblos, ajakan memilih, ayo pilih, mohon dukungannya dan kata-kata lain yang mengandung unsur ajakan memilih peserta pemilu yang bersangkutan

Kendati demikian, kata Miftachudin, sehari sebelum pelaksanaan penertiban APS ini. Banyak juga partai dan caleg, yang dengan sadar menurunkan secara mandiri APS yang melanggar aturan.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda pada Satpol P3KP Kota Pekalongan, Eko Kristijanto menambahkan, pihaknya hadir juga membantu penertiban ini.

Karena memang secara aturannya pemasangan APS semestinya, baru bisa dilakukan pada 28 November 2023 hingga H-3 pelaksanaan pemilu 2024.

Selain itu, juga sebagai Satpol turut menertibkan aturan Perda Pemkot Pekalongan. Yang mana, diantaranya mengganggu lalu lintas, dipasang melintang jalan, di pohon, di sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. Untuk pemasangan bendera parpol sesuai aturan dipasang di titik-titik tertentu.

Sehingga, APS yang melanggar langsung dicopot. Dan barang bukti APS yang berhasil diterbitkan oleh tim gabungan ini langsung diamankan di Mako Satpol P3KP Kota Pekalongan.

"Barang bukti itu bisa diambil lagi dengan menunjukan surat perintah dari parpol atau surat bukti bahwa yang bersangkutan merupakan tim dari parpol tersebut," tutupnya. (han/bas)