Agar Respons Lebih Cepat, Admin Aduan Masyarakat Pekalongan Terus Dibina Kominfo
RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) setempat membina admin pengelola pengaduan layanan publik pada OPD dan unit kerja.
Hal ini dilakukan, agar mereka bisa merespons lebih cepat bilamana ada aduan (komplain) yang masuk dari masyarakat.
Secara kinerja sudah baik, tetapi kami ingin mengejar tindak lanjut penyelesaian aduan lebih baik lagi,” ucap Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang hadir langsung dalam rakor bersama admin aduan masyarakat di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu siang (8/11).
Baca Juga: Tawuran Pelajar di Pemalang Sebabkan Satu Anak Meninggal Dunia, Pelaku Utama Diperiksa Intensif
Pada kesempatan tersebut, selain untuk meningkatkan pelayanan pengaduan publik.
Setiap admin juga bisa saling tukar informasi dalam upaya berikan pelayanan publik yang lebih baik.
Lebih lanjut, menurut Walikota selama ini sudah banyak OPD dan unit kerja yang telah menyelesaikan aduan masyarakat dengan baik.
Kendati demikian, pihaknya mengakui, masih ada beberapa masyarakat yang mengadu langsung dengan dirinya melalui kanal WhatsApps secara pribadi (japri).
Sehingga, menanggapi tentang bagaimana masyarakat ini komplain atau merasa tidak puas dengan pelayanan, terutam dalam tata Bahasa.
Sehingga, perlu dilakukan pembinaan kembali. Dan diharapkan kedepan bisa 100 persen aduan pelayanan publik terselesaikan dengan sangat baik.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Arif menyebutkan, mayoritas aduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal aduan yang ada di Pemkot baik melalui Wadul Aladin maupun Call Center 112.
Di antaranya terkait aduan sarana prasarana baik tentang aduan perbaikan jalan, pembenahan selokan atau drainase, kebersihan maupun layanan-layanan yang ada di OPD, misal layanan administrasi kependudukan.
"Alhamdulillah, kalau ada aduan dari masyarakat, kami langsung meneruskan ke dinas terkait dan langsung bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sedangkan untuk kendala sebenarnya tidak ada, namun ada beberapa admin pengelola OPD yang sebagian pegawai ASN mengalami rotasi, mutasi dan promosi.
Sehingga, hal ini membuat pergantian admin pengelola layanan publik tersebut.
“Untuk itu, kami rutin setiap tahun melakukan pembinaan kepada para admin tersebut agar bisa terjaga kualitas pelayanan aduan dari masyarakat," tutup Arif. (han)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!