RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dan DPRD sepakat menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Ini bagian dari komitmen mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pembangunan.
“RPPLH ini untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan dalam kurun waktu 30 tahun,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Joko Purnomo.
Disampaikan dalam kegiatan Public Hearing Pansus VIII DPRD Kota Pekalongan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat Kamis (21/9/2023).
Pengaturan lingkungan hidup secara regulatif dalam dokumen publik ini menjadi langkah krusial.
Untuk mendorong keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan sumberdaya alam, sehingga dalam proses penyusunan RPPLH, perhatian khusus diberikan terhadap dampak yang mungkin terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam.
“Melalui identifikasi masalah yang berpotensi, diharapkan dapat dihindari dampak lingkungan yang merugikan masyarakat,” serunya.
Menurutnya, dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan sebagainya.
Sebab, intisari di dalam dokumen ini adalah penjaringan isu isu dan solusi yang dijabarkan berupa langkah-langkah dari tahun pertama hingga 5 tahun keenam. Walaupun tidak sedetail ke nilai angkanya, tetapi programnya sudah jelas.
Dengan dukungan dan partisipasi semua pihak yang terlibat, diharapkan Kota Pekalongan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ke depan, dokumen ini bisa menjadi acuan dukungan terhadap visi misi pemerintahan mendatang,” jelasnya.
Beberapa fokus pembahasan yang ada dalam dokumen ini terkait dengan permasalahan kompleks di Kota Pekalongan, di antaranya persoalan sampah, pencemaran air, banjir rob, penurunan tanah, air bawah tanah, kualitas udara, penghijauan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). (han/ida)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!