Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelaksanaan teknik BBWS Pemali Juwana, Agus Priyanto menyatakan siap mengakomodir permintaan pemilik lahan yakni Haji Subechan. Untuk mendapatkan diganti rugi lahan yang yang terkena proyek. Namun tidak bisa serta merta karena ada prosesnya dan membutuhkan jeda waktu.
"Kami mengakomodir permintaan pemilik untuk diganti rugi. Tapi pembayaran ganti rugi itu butuh waktu dan tidak cukup sehari dua hari,” ucapnya di kantor proyek BBWS Pemali Juana di Slamaran Kota Pekalongan, pada Jumat (5/5).
Pihaknya menambahkan, prosedur nya panjang ada pengukuran BPN, penilaian harga dari appraisal, sosialisasi, nego harga dan segala macam. Itu semua harus dilalui, termasuk kita minta legal opinion dari kejaksaan sebagai pegangan kita bahwa tanah itu layak dibayar.
Untuk itu, pihaknya negosiasi terkait dengan penutupan lahan untuk akses kendaraan proyek. Dalam negosiasi pada Kamis (4/5) pihaknya meminta, ada kesepakatan meskipun aksesnya lahan proyek ditutup tapi masih ada akses lain, sehingga proyek masih tetap berjalan. "Kemarin ada pertemuan dengan pihak terkait, baik dari perwakilan pemilik lahan juga pemda Batang, intinya proses pembayaran ganti rugi tanah tetap berjalan," terangnya
Agus Priyanto juga menjelaskan, awalnya pembangunan proyek tersebut sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan. Bahwa tanahnya bisa dikerjakan tanpa ganti rugi. Namun, berjalannya waktu setahun ini mereka berubah pikiran untuk meminta ganti rugi.
Sementara itu, Kuasa hukum H Subechan, Zainudin SH d mengatakan akan terus memasang palang itu hingga pemilik lahan mendapatkan ganti rugi. Dan jika selama kurun waktu tiga bulan belum tidak dibayarkan akan mendirikan tenda keprihatinan atas yang menimpa kliennya.
Kemudian terkait surat persetujuan, ternyata hanya lembar kertas dengan identitas kosong. Tanpa nama jelas, dan kliennya hanya diminta tanda tangan diatas materai, untuk menghibahkan lahan.. “Surat perjanjian yang dibuat juga tidak jelas, bahkan tanpa tertulis nama klien kami, hanya ada tanda tangan. Pada pertemuan kemarin juga dibuka,” jelasnya.
PPKom proyek tersebut akhirnya mencabut surat itu. Sehingga menurutnya, ada dugaan proyek tersebut menyalahi Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang mana, seharusnya, proses pembebasan lahan dilakukan sebelum proyek pemerintah dimulai. Bukan malah sebaliknya, setelah proyek rampung baru dibayarkan.
"Dalam pertemuan kemarin, belum ada kejelasan kapan akan bayar ganti ruginya. Jika dalam kurun waktu tiga bulan tidak dibayar kita akan dirikan tenda keprihatinan di lokasi proyek," tegasnya. (han)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


