Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tidak Sesuai Tata Kota, Perda Garis Sempadan Direvisi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Jajaran Pemkot Pekalongan saat menggelar rapat koordinasi terkait rancangan Perda Garis Sempadan yang baru. (Luthfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
Jajaran Pemkot Pekalongan saat menggelar rapat koordinasi terkait rancangan Perda Garis Sempadan yang baru. (Luthfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Garis sempadan bangunan (GSB) di Kota Pekalongan, saat ini sudah tidak sesuai dengan aturan tata kota yang baru. Untuk mengikuti perkembangan kota, Pemkot akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan.

Wakil Wali Kota Pekalongan H Salahudin mengakui perda tersebut tidak bisa maksimal jika diterapkan saat ini. Oleh karena itu perlu direvisi.

Seperti diketahui, perumahan pada era 1980-an sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang. Namun demikian, dalam pengembangannya mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang kini melagar garis sempadan.

“Selain menjadi tidak rapi, menggangu pemandangan dan membahayakan pengendara,” jelasnya saat Rakor Rancanangan Perda tentang Garis Sempadan di ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Senin (5/9).

Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPUPR akan memperbarui Perda tentang Garis Sempadan. Baik yang berada di sekitar jalan, sungai, saluran irigasi, maupun jalan kereta api.

Revisi perda ini juga menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni ari Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelanggaran sempadan sungai, sempadan saluran, dan sempadan jalan.

“Sayangnya banyak sempadan yang bukan kewenangan kita, seperti sungai dan kereta api. Jadi susah menertibkannya,” jelasnya.

Perda baru tentang Garis Sempadan, ini ke depan diharapkan bisa  merubah wajah Kota Pekalongan yang lebih tertata dan rapi. Pemeliharaan saluran juga bisa dilakukan dengan optimal.

Salahudin menambahkan, pengaturan garis sempadan ini juga merupakan upaya melindungi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sumber daya yang ada. Sehingga menciptakan lingkungan yang indah dan memudahkan aspek usaha warga.

“Saaat ini banyak yang membangun mepet sungai atau jalan, ini kan sulit dalam pemerliharannya (drainase),” jelasnya.

Terbukti, ketika pemkot melakukan pengerukan sungai, jalur atau tempat untuk membuang hasil kerukannya tidak ada. Sebab sungai tidak ada sempadannya. Kondisi tersebut menyulitkan proses pembangunan. Untuk itu, ke depan akan diatur, baik  sempadan saluran air yang bertanggul dan tidak bertanggul minimal satu meter.

"Target penyusunan Perda Garis Sempadan yang baru ini diharapkan pada akhir tahun 2022 bisa dijalankan,” tandasnya. (han/zal)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer