Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asuransi Nelayan Kecil Masih Kurang

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Aktivitas nelayan di Pelabuhan Kota Pekalongan saat membersihkan kapal dan menurunkan muatan. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Aktivitas nelayan di Pelabuhan Kota Pekalongan saat membersihkan kapal dan menurunkan muatan. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Pekalongan - Setiap tahun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan mengusulkan kuota asuransi bagi nelayan aktif ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Namun, dari jumlah dan kuota yang didapat, ternyata masih kurang. Seperti tahun 2021 total ada 393 nelayan kecil dan tradisional, namun kuota asuransi hanya 110 orang.

“Sebagai antisipasinya, kami memberikan secara bergantian setiap tahunnya, namun merata," kata Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Mustofa Kamal Rabu (26/1).

Perlu diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menjalankan UU RI nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Hal ini disadari bahwa profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, atau bisa tabrakan di laut.

Dijelaskan Mustofa, premi asuransi yang diberikan per orang berupa santunan. Jika kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan dan meninggal Rp 200 juta. Apabila menyebabkan cacat tetap Rp 100 juta. Dan apabila luka ringan atau berat dapat biaya pengobatan Rp 20 juta

Sementara, jika di luar aktivitas berlaut, jika meninggal dunia per orang mendapat Rp 160 juta. Jika mengalami kecacatan permanen, dapat Rp 100 juta dan jika sakit dapat Rp 20 juta.

Program jaminan perlindungan atas risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2016. Meski begitu, memiliki persyaratan, bahwa nelayan wajib ber-KTP Jateng, umur minimal 17 tahun maksimal 65 tahun.

Termasuk nelayan kecil dan tradisional atau di bawah 5 GT. Tidak sedang menerima program asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau pemerintah daerah lain. (han/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarif Kakung Tekankan Pentingnya Penyuluh Andal untuk Majukan Perikanan Jateng

Sarif Kakung Tekankan Pentingnya Penyuluh Andal untuk Majukan Perikanan Jateng

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Ahmad Luthfi Pastikan Layanan BBM dan Akses Pelabuhan Nelayan Pantura Barat Lancar

Ahmad Luthfi Pastikan Layanan BBM dan Akses Pelabuhan Nelayan Pantura Barat Lancar

Nelayan Pantura Barat Terbantu, Ahmad Luthfi Pastikan Layanan BBM dan Akses Pelabuhan Lancar

Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!

Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan layanan jemput bola perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir diberikan secara gratis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer