Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Pergantian aturan izin trayek ini, menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan menteri dan juga peraturan pemerintah yang menyangkut badan hukum dan masa berlaku dari izin trayek itu sendiri,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Drs Slamet Prihantono Selasa (30/6/2020).
Maka lanjut Toto -panggilan akrabnya- Pemkot perlu mengubah Perda Kota Pekalongan No 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek. Perubahan antara lain menyangkut beberapa hal. Pertama terkait badan hukum, yang mana pada perda lama yang bisa mengajukan izin trayek yakni seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan perseorangan juga boleh.
“Perda yang baru sesuai peraturan menteri baru hanya ada empat yang bisa mengajukan izin trayek yakni BUMN, BUMD, PT, dan koperasi,” papar Totok.
Disebutkan Totok, yang kedua adalah masa berlaku dari izin trayek. Dalam peraturan menteri baru, masa izin selama perusahaan itu masih beroperasional. Selama ini izin trayek berlangsung selama lima tahun, setelah itu perpanjangan. Perda baru, izin trayek berlaku selama perusahaan berlangsung. “Tentu ini akan sangat menguntungkan pemilik usaha kendaraan angkutan, tidak perlu 5 tahun ganti izin trayek. Cukup sekali berlaku selamanya. Jika sudah tidak beroperasional baru izin dikembalikan,” pungkas Totok. (han/lis/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


