Pemutihan Pajak Kendaraan 2026, Cek Daftar Daerah yang Masih Berlaku
RADARSEMARANG.ID – Pemutihan pajak kendaraan Oktober 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama pemilik sepeda motor dan mobil yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Memasuki Oktober 2026, sejumlah pemerintah provinsi masih memberikan program keringanan pajak kendaraan dengan batas waktu yang berbeda-beda.
Perlu diketahui, pemutihan pajak kendaraan bukan program yang berlaku secara nasional dengan aturan yang sama. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing, termasuk mengenai periode program, jenis kendaraan, besaran diskon, penghapusan denda, hingga tunggakan yang mendapatkan keringanan.
Berdasarkan informasi terbaru yang tersedia hingga akhir September 2026, terdapat sejumlah daerah yang program keringanan pajak kendaraannya masih berlanjut memasuki Oktober. Beberapa di antaranya bahkan memberikan waktu hingga akhir Oktober atau Desember 2026.
Salah satu daerah yang masih memberikan keringanan pada Oktober adalah Banten. Pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026 memberikan sejumlah insentif pajak kendaraan yang berlaku mulai 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut mencakup pengurangan pokok PKB sebesar 5 persen serta pembebasan denda PKB. Untuk kendaraan yang melakukan mutasi dari luar Provinsi Banten, terdapat pula pengurangan pokok PKB sebesar 20 persen dengan periode yang berbeda.
Dengan demikian, pemilik kendaraan di Banten yang masih memiliki kewajiban pajak perlu memperhatikan batas waktu 31 Oktober 2026. Program ini tidak berarti seluruh kewajiban pajak otomatis menjadi gratis karena jenis keringanan dan persyaratannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Jawa Tengah juga menjadi salah satu daerah yang perlu diperhatikan pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah meluncurkan kebijakan relaksasi pajak kendaraan, kemudian kembali memberikan relaksasi baru mulai 21 September 2026.
Kebijakan terbaru tersebut mencakup pembebasan sanksi administratif PKB, pembebasan pajak progresif serta pembebasan sanksi SWDKLLJ sesuai ketentuan. Masa berlaku relaksasi terbaru berlangsung mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
