Relevansi dari rezim institusional kapitalis milik AS seperti, IMF, World Bank dan WTO telah mencerminkan bagaimana polarisasi pembangunan ekonomi yang terbentuk pada era ini.
Situasi ekonomi politik internasional yang saat ini sebagian besar didominasi oleh sistem kapitalis telah menjadi tolak ukur dalam melihat kemajuan suatu negara dalam sistem dunia.
Hal ini telah mendorong tiap negara untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan perekonomiannya masing-masing yang kemudian menciptakan kontestasi persaingan ekonomi.
Persaingan militer bukan lagi menjadi prioritas utama dalam suatu negara saat ini, persaingan ekonomi merupakan hal utama yang harus dicapai tiap negara untuk menaikkan status negaranya menjadi lebih baik.
Kemunculan Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia baru-baru ini telah mengkhawatirkan AS sebagai negara adidaya yang masih memegang status quo sebagai kekuatan ekonomi global.
Babak baru Perang Dingin dalam konteks persaingan dagang antara Tiongkok dan AS telah berimplikasi tehadap munculnya tendensi mengenai bagaimana sistem dunia pada era ini berjalan.
Menurut Immanuel Wallerstein, teori sistem dunia modern menyatakan bahwa dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu division of labour tunggal dan sistem budaya jamak yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah terhenti.
Wallerstein kemudian mengelompokkan hierarki wilayah dunia menjadi tiga kelompok bagian yaitu, Wilayah “pusat” (center) yang maju dan dominan; “semi pinggiran” (semi periphery) yang setengah maju, dan “pinggiran” (periphery) yang tergantung dan terbelakang.
Keberadaan wilayah dan status hierarkinya manggambarkan tingkat penetrasi dari kekuatan sistem kapitalis yang memposisikan negara center akan menciptakan keterbelakangan di negara-negara periphery.
Wallerstein juga menganggap bahwa relasi yang terjalin antara negara core dan negara periphery akan selalu bersifat eksploitatif. Latar belakang terjadinya persaingan ekonomi khususnya dalam bidang perdagangan antara Tiongkok dan AS dalam studi kasus ini dapat menggambarkan bagaimana Tiongkok sebagai negara semi periphery telah mampu mengancam hegemoni ekonomi AS sebagai negara center selama lebih dari 70 tahun, dalam teater konflik perang dagang antara kedua negara tersebut.
Kebangkitan Ekonomi dan Politik Tiongkok
Berakhirnya kepemimpinan Mao Zedong yang sangat sentralistik dan tertutup terhadap pasar bebas merupakan titik balik Tiongkok untuk melakukan reformasi ekonomi yang dipimpin oleh Deng Xiaoping, yang dimana pada masa pemerintahannya Tiongkok sudah mulai menjadi negara yang terbuka terhadap dinamika perdagangan internasional dan ini diiringi oleh masuknya unsur-unsur demokrasi dalam tata kelola hubungan internasionalnya.
Dengan berbagai reformasi dan keterbukaan pasar ekonominya, Tiongkok telah berhasil dalam mambangun perekonomiannya. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan dunia baru tidak hanya berdampak pada semakin meningkatnya volume perdagangan dan aliran surplus ekonomi yang diterima oleh Tiongkok, akan tetapi kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia saat ini telah berimplikasi terhadap semakin menguatnya posisi tawar Tiongkok di dunia internasional.
Tiongkok saat ini telah dikatakan sukses dalam menguasai pasar kapitalis global, semakin masifnya perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok dalam duni internasional kemudian dilihat oleh Amerika Serikat sebagai sebuah ancaman.
Amerika Serikat yang memposisikan dirinya sebagai negara center selama kurang lebih 70 tahun harus segera memikirkan langkah strategi dalam meredam pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin meluas.
Donald Trump yang masih menjabat menjadi Presiden AS kala saat itu kemudian memutuskan unutk memberlakukan tarif impor pada produk-produk Tiongkok yang dianggap dapat merugikan AS
Ancaman Perang Dagang Tiongkok-AS Terhadap Dominasi Ekonomi Amerika Serikat
Dalam menghadapi Tiongkok, Trump berusaha membentuk strategi ekonomi melalui kebijakan dengan cara menaikkan tarif barang dari Tiongkok. Pada tanggal 17 Januari 2018, Trump mengancam Tiongkok karena dianggap telah mencuri Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Selain itu, pada 22 Januari 2018, Trump juga memberlakukan tarif terhadap seluruh negara di dunia terkecuali Kanada untuk produk panel surya sebesar 30% dan mesin cuci impor sebesar 20%.
Selain itu, AS juga menetapkan tarif sebesar 25% terhadap 1.300 produk teknologi, transportasi, dan medis.
Melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan Trump, Tiongkok langsung merespon atas kebijakan yang diterapkan Trump dengan mengecam biaya US$1.1 miliar terhadap impor produk sorgum asal AS pada 4 Februari 2018.
Perang dagang kedua negara juga dipicu oleh kenaikan tarif pajak sebesar 25% dan 10% untuk aluminium pada 8 Maret 2018. Akan tetapi, Tiongkok langsung merespon atas tindakan yang diterapkan AS yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 Tiongkok menetapkan pembatasan tarif impor sebesar US$3 miliar terhadap 128 jenis produk asal AS termasuk komoditas agrikultur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan babi.
Asumsi pemikiran yang dihasilkan dalam konteks perang dagang ini dapat dilihat pada Tiongkok yang berperan sebagai pendatang baru dan dinilai bebas serta adil dalam berdagang semakin menambah keyakinan Tiongkok untuk memenangkan persaingan ini.
Sedangkan AS sebagai juara bertahan akan dipandang sebagai penindas yang memaksa masuk ke dalam pasar ekonomi global.
Kebangkitan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade ini membuktikan bahwa negara-negara Asia khususnya negara Asia Timur akan dapat menyaingi AS yang merupakan kekuatan unipolar dunia dan dilabeli sebagai negara center dalam sistem dunia.
Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan dunia baru merupakan salah satu faktor determinan terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan AS, perang dagang antara Tiongkok dan AS ini kemudian dapat menggambarkan bagaimana proses terjadinya kenaikan kelas suatu negara dalam sistem dunia internasional.
Dengan demikian menurut teori sistem dunia yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein bahwa tidak ada negara di dunia yang dapat melepaskan diri dari keberadaan ekonomi kapitalis global.
Keberadaan suatu negara dalam sistem dunia juga tidak boleh dikaji secara terpisah atau tersendiri karena bukan merupakan satu sistem yang tertutup. Sistem sosial harus dapat dilihat bagian-bagiannya secara lebih menyeluruh.
Perang dagang antara Tiongkok dan AS merupakan gambaran bagaimana sistem dunia akan dapat berubah dari persaingan antara kedua negara tersebut.
Berkaca dari asumsi dasar pemikiran dari Immanuel Wallerstein yang mengklasifikasikan pembagian tatanan dunia menjadi tiga kelas, maka munculnya Tiongkok yang termasuk kedalam kategori negara semi perferi sebagai negara adidaya baru menyaingi Amerika Serikat menjadi ancaman baru bagi tatanan ekonomi Amerika Serikat.
Menurut Wallerstein suatu negara bisa menaikkan atau menurunkan kelas negaranya yang dipengaruhi oleh dinamika dari sistem dunia.
Adapun 3 strategi yang dikemukakan oleh Wallerstein apabila negara ingin menaikkan tingatan kelas suatu negara yaitu, 1) kenaikan kelas terjadi karena merebut kesempatan yang datang, 2) kenaikan kelas yang terjadi melalui undangan, dan 3) kenaikan kelas yang terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya.
Dari ketiga strategi tersebut, terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok ini lebih condong pada strategi pertama yaitu karena adanya kesempatan.
Kesempatan disini sebagai contoh pada tahun 2020 memilih untuk menghentikan impor pangan dan hasil pertanian dari AS, dan karena kebijakan tersebut, Tiongkok bisa menjadi negara core.
Perilaku pengambil kebijakan juga menjadi pengaruh bisa tidaknya suatu negara naik kelas. Perilaku pemimpin kedua negara sangat berbeda, dimana AS dibawah kepemimpinan Trump menolak adanya pasar bebas dan mengubah tata perdagangan internasional menjadi perdagangan hanya dilakukan hanya antar negara, dan Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping yang mendukung secara penuh adanya pasar bebas.
Pola pemikiran oleh kedua pemimpin ini yang nantinya akan memunculkan sistem dunia baru dimana Tiongkok dinilai dapat menjadi juara karena memberlakukan perdagangan bebas yang adil sedangkan AS dinilai sebagai penindas yang ingin terus masuk pada sistem perdagangan global. (*)
*) Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Mataram Editor : Agus AP