Oleh: ISKANDAR
Jurnalis Jawa Pos Radar Semarang
RADARSEMARANG.ID - ADA anak yang ingin sekolah, tapi terbentur biaya. Ada anak yang mampu secara akademik, tapi tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Ada juga anak yang sebenarnya berkesempatan melanjutkan pendidikan, namun sekolah yang tersedia, jauh dari rumah. Ongkos transportasi tentu jadi problem tersendiri, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Nah, di titik inilah problem pendidikan jadi lebih kompleks daripada sekadar pertanyaan: ada sekolah atau tidak ada sekolah? Sebab, sekolah yang tersedia belum tentu terjangkau. Satu sisi, hak bersekolah belum tentu otomatis berubah menjadi kesempatan nyata untuk mendapatkan pendidikan. Di tengah persoalan itulah program Sekolah Kemitraan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menemukan relevansinya.
Baca Juga: Dokter, Ilmu, dan Empati yang Hilang
Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Pensiunan komisaris jenderal polisi itu menawarkan solusi yang sederhana, namun memiliki konsekuensi kebijakan yang cukup besar. Yakni, anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri, tetap mendapatkan kesempatan bersekolah di SMA atau SMK swasta mitra pemerintah. Soal biaya, tak perlu khawatir. Sebab, Pemprov Jateng menanggung biaya pendidikan melalui APBD.
Sederhananya begini: sekolah negeri gratis, hanya saja daya tampungnya terbatas. Sebaliknya, sekolah swasta tersedia, tapi bagi keluarga miskin, biaya jadi persoalan. Di sinilah, menurut saya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menawarkan jalan ketiga. Yakni, sekolah swasta + pembiayaan APBD + afirmasi bagi keluarga kurang mampu. Dengan begitu, anak yang tidak diterima di sekolah negeri, tidak otomatis kehilangan kesempatan bersekolah.
Inilah salah satu letak gebrakan Sekolah Kemitraan. Pemprov Jateng tidak semata-mata melihat sekolah swasta sebagai alternatif terakhir. Melainkan ditempatkan sebagai bagian dari solusi untuk memperluas akses pendidikan. Ketika kapasitas sekolah negeri terbatas, pemerintah sebenarnya punya dua opsi. Pertama: menambah jumlah sekolah, ruang kelas, serta fasilitas baru? Atau yang kedua: menggunakan kapasitas pendidikan yang sudah tersedia di masyarakat. Dan, Gubernur Ahmad Luthfi memilih jalan kedua, tanpa meninggalkan jalan pertama. Sekolah swasta yang sudah punya gedung, guru, tenaga kependidikan dan fasilitas pembelajaran dilibatkan sebagai mitra. Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan, sekaligus menetapkan persyaratan dan mekanisme pengawasan.
Artinya, Pemprov Jateng tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan pendidikan. Melainkan juga bertindak sebagai pengatur dan penghubung berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia di masyarakat. Di sinilah Sekolah Kemitraan menarik jika dilihat dari perspektif kebijakan publik. Ia bukan sekadar program sekolah gratis. Melainkan pergeseran paradigma dalam cara pemerintah menyelesaikan persoalan akses pendidikan.
Pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah mencatat 72.460 siswa miskin diterima melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Sekitar 70 ribu siswa masuk SMA/SMK negeri. Sedangkan 2.460 siswa masuk SMA/SMK swasta melalui program Sekolah Kemitraan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
