Stakeholder yang Bersinergi: Kunci Meretas Darurat Sampah

RADARSEMARANG.ID - Sampah kadang sering dianggap remeh oleh masyarakat, ketika sampah tidak dikelola dengan baik terjadilah penumpukkan sampah yang akan mengganggu lingkungan.

Seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta sekitar bulan Juli 2023, dengan membludaknya sampah di Yogyakarta berdampak pada ditutupnya TPA Piyungan Bantul Yogyakarta.

Banyak aturan mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan dalam UU No 18 Tahun 2008 diantaranya mengenai TPA, Bagaimana implementasinya pada Masyarakat? TPA bukan lagi sebagai Tempat Pemrosesan Akhir sampah tetapi justru hanya berperan sebagai Tempat Pembuangan Akhir.

hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat dari TPA. Fenomena tersebut membuat TPA tidak bisa menampung lagi tumpukan sampah.

Bagaimana keberlanjutannya? Semestinya masyarakat menerapkan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sehingga masalah sampah bisa teratasi dan akan menjadi suatu produk yang berarti bagi lingkungan dan manusia secara aman.

Krisis sampah bukanlah tanggung jawab perseorangan atau lembaga tertentu. Ada berbagai pihak yang terlibat (stakeholder) dalam penanganan sampah yaitu pihak pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media.

Pihak pemerintah yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peraturan dan kebijakannya terkait pengelolaan sampah (UU No 18 Tahun 2008) perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengimplentasikan dalam pengelolaan sampah dengan tepat.

Masyarakat dalam hal ini masyarakat rumah tangga perlu menyadari tentang sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mau mendukung bank sampah, memilah sampah organik dan anorganik serta mengolahnya dengan berpedoman pada 3R (Reduce Reuse Recycle) dan masyarakat dihimbau untuk memaksimalkan TPS3R di masing-masing tempat.

Pelaku usaha juga diminta untuk pilah sampah dan kelola dampak sampah secara mandiri dengan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, wajib membayar retribusi sampah secara rutin untuk biaya operasional penanganan sampah, memberikan bantuan sarana prasarana seperti gerobak sampah pada bank sampah.

Akademisi adalah pihak yang bisa mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah, untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai teknis pengelolaan sampah yang tepat.

Media untuk kelancaran koordinasi dan komunikasi seperti media sosial, website resmi, media cetak/online.

Dari semua stakeholder yang sudah penulis uraikan, apabila mereka semua melaksanakan perannya masing-masing dalam pengelolaan sampah serta didukung dengan adanya sinergi dan komitmen seluruh aktor (stakeholder) terkait, maka akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs), hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan Brundtland (1987). (*/bas)

Dosen Program Studi Manajemen Unika Soegijapranata dan Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata