RADARSEMARANG.ID - Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal menghitung hari. Tepatnya pada 14 Februari 2024. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Bila ada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa meraih 50 persen + 1 suara maka Pilpres berlangsung 1 putaran. Tapi bisa juga Pilpres harus digelar 2 putaran.
Saat ini, ada narasi yang menyebutkan bahwa Pilpres 1 putaran akan menghemat banyak uang negara. Nilainya bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun. Ini merupakan biaya yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pilpres putaran kedua. Juga biaya lainnya seperti pengamanan, pengawasan dan sebagainya.
Sudut pandang Pilpres 1 putaran lebih menguntungnya sepertinya lebih banyak ada di mata elit politik dan pemerintah. Bagi rakyat kebanyakan, Pilpres 2 putaran tentu lebih menguntungkan.
Bila ditelaah lebih jauh, Pilpres 2 putaran memang akan menambah anggaran negara sekitar Rp 30 Triliun. Tapi ada keuntungan lain yang bisa didapatkan rakyat dan ekonomi negara.
Anggaran penyelenggaraan Pilpres putaran kedua, sebagian akan dirasakan langsung oleh rakyat. Yakni sebagian anggaran ini akan digunakan untuk honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan rakyat di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Belum lagi honor untuk Linmas dan pengawas TPS.
Efek ekonomi dari penyelenggaraan Pilpres putaran 2 juga cukup besar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di desa-desa akan meraih untung. Setiap TPS tentu akan memesan snack dan makan bagi para petugas, dan biasanya akan dipesankan dari UMKM di sekitar TPS.
Kampanye akbar juga akan berpengaruh besar bagi ekonomi rakyat. Di sekitar lokasi kampanye, tentu akan betebaran rakyat kecil yang berjualan makanan, minuman dan berbagai atribut partai atau calon.
Tentu mereka berharap para peserta kampanye bisa membelanjakan uangnya untuk menghilangkan dahaga, lapar atau sekadar beli cemilan.
Keuntungan yang diraih seorang rakyat yang berdagang di sekitar lokasi kampanye ini bisa lebih besar dari nominal bansos sebulan yang dibagikan pemerintah pada rakyat kurang mampu.
Belum lagi kalau rakyat mendapatkan “bansos tunai” dari tim sukses atau caleg partai pendukung capres yang berkampanye. Bisa dengan dalih untuk uang transport, pengganti bensin, untuk makan atau lainnya. Sebab tak bisa dipungkiri, meski tak semuanya, praktik pemberian uang saku untuk menarik massa agar berbondong-bondong datang ke lokasi kampanye masih terjadi.
Perputaran uang pada saat ada kampanye akbar bisa dipastikan sangat besar. Dan sebagian besar uang tersebut akan langsung dinikmati rakyat serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Bila Pilpres berlangsung 2 putaran, maka akan ada peluang bansos untuk rakyat akan ditambah.
Seperti menjelang Pilpres 14 Februari 2024, pemerintah menggelontorkan tambahan bansos untuk rakyat. Tentu ini juga bisa terulang ketika Pilpres berlangsung 2 putaran. Ketika Pilpres selesai 1 putaran, kecil kemungkinan akan ada pembagian bansos tambahan di luar bansos reguler yang memang sudah dianggarkan dalam APBN 2024.
Bagi elit politik, Pilpres yang berlangsung 1 putaran tentu menguntungkan. Sebab mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya politik tambahan untuk memenangkan Pilpres. Mereka tidak perlu lagi berkampanye dengan berbagai cara untuk menarik pilihan rakyat. Para elit politik tinggal menyusun strategi dan rencana politik di pemerintahan presiden yang baru. Apakah akan menjadi oposisi atau beralih masuk dalam koalisi pemenang Pilpres.
Beda dengan sudut pandang rakyat, Pilpres yang berlangsung 2 putaran tentu membuka peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih. Bisa secara langsung melalui “bansos tunai” dari elit politik atau lewat efek perputaran ekonomi yang terjadi selama masa kampanye. Sehingga bagi rakyat, Pilpres 2 putaran lebih menguntungkan. (*)
Pratono
Pemimpin Redaksi Radar Semarang
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!