Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejarah menunjukkan bahwa setiap terjadi bencana akan muncul bencana korupsi yang dilakukan aparat birokrasi, mulai dari bencana tsunami di Aceh 26 Desember 2004, gempa bumi Jogja 27 Mei 2006, penanganan flu burung pada 2007, dan gempa bumi di NTB pada 2018, maka perlu diwaspadai risiko munculnya korupsi dalam selama masa pandemi Covid-19 yang sampai 2021 belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Mengingat alokasi anggaran tersebut sangat besar dan masih dalam kondisi darurat pendemi Covid-19 berpotensi risiko terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 87 kasus korupsi dana bencana selama 10 tahun terakhir dengan titik rawan korupsi pada masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi lokasi bencana.
Peran Inspektorat
Menurut Haryono Umar (mantan wakil ketua KPK) masih banyak celah korupsi di masa pandemi Covid-19 yang bisa terjadi, baik pengadaan barang/jasa, penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE). Bahkan klaim pembayaran insentif tenaga medis pun bisa terjadi penyimpangan. Korupsi biasanya dipicu oleh penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki posisi yang tinggi dan strategis, dimulai pada saat penyusunan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu atau membuka celah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.
Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan berkembang mengikuti dinamika perkembangan zaman. Paradigma baru APIP saat ini sudah mengarah kepada peran consulting dan assurance, serta harus bisa berfungsi sebagai agent of change dan strategic partner bagi instansi pemerintah. Tujuannya membentuk public trust dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang excellent dan no corruption.
Inspektorat harus mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan, dan sasaran utama melalui proses quality assurance dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi. Sehingga dapat menghasilkan long-term values bagi organisasi pada area tata kelola (good governance), risiko, dan dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Tuntutan pemerintah dan publik terhadap Inspektorat menjadi momentum untuk meningkatkan kapabilitas institusi dan kompetensi auditornya. Posisi Inspektorat sebagai pengawas internal menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi yang tentu harus diimbangi dengan penguatan kapabilitas Inspektorat dalam rangka mewujudkan good governance, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah, pelayanan publik, dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Dinamika perkembangan lingkungan saat ini sangat berpengaruh terhadap peran Inspektorat yang harus diikuti dengan perubahan kebijakan pengawasan.
Dalam rangka menyegah penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, dengan melakukan pembatasan kegiatan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19, seperti dengan menerapkan sistem dan pola kerja dari rumah (Work From Home/WFH), pembatasan berkumpul dan pemotongan anggaran perjalanan dinas keluar kota bagi ASN. Kebijakan tersebut tentu sangat berdampak terhadap pelaksanaan pendataan dan penyaluran bantuan alat kesehatan, JPS, dan JPE kepada masyarakat di kabupaten/kota. Kondisi tersebut juga mempengaruhi pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan intern (audit, reviu, monitoring dan evaluasi). Namun di sisi lain, wajib menjaga kualitas. Hal ini menjadi tantangan karena pelaksanaan tugas pengawasan tetap harus berjalan baik, dan memenuhi Standar Audit (profesionalitas) dan Kode Etik Auditor (Integritas).
Pelaksanaan tugas pengawasan tetap harus berjalan guna memberikan penjaminan (assurance) terlaksananya program/kegiatan penanganan Covid-19 secara efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel, serta meminimalkan terjadinya kecurangan (fraud) yang mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tantangan di masa kedaruratan penanganan bencana Covid-19 saat ini, Inspektorat harus memiliki agility dan sense of crisis yang akan diuji, dan harus diterapkan secara efektif.
Metode dan teknik pengujian harus dikembangkan agar tidak menghambat proses (kecepatan) dengan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, serta mampu memastikan delivery/manfaat. Audit jarak jauh (remote audit) sebagai salah satu teknik/metode audit di masa pandemi Covid-19 patut diaplikasikan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi. Walaupun remote audit mempunyai keterbatasan, antara lain: 1) Pengamatan secara langsung tidak dapat tergantikan karena auditor harus memastikan bahwa SKPD telah melakukan kegiatan secara benar di lapangan. 2) Audit jarak jauh menyulitkan auditor dalam memberikan rekomendasi perbaikan. 3) Muncul peluang penyimpangan (fraud) sebab kejadian yang sebenarnya di lapangan bisa dimanipulasi oleh penanggungjawab kegiatan dengan cara membuat dokumen laporan yang telah dimanipulasi sebelumnya.
Masa pandemi menjadi peluang bagi Inspektorat untuk berperan. Namun ketika tidak agility (tidak lincah) atau lambat merespon perkembangan, mengakibatkan Inspektorat kurang produktif dalam memberikan penjaminan atas terlaksanakan program/kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Di samping itu, guna memberikan solusi yang bermanfaat, Inspektorat harus menunjukkan agilitasnya pada masa krisis dengan melakukan perubahan kebijakan pengawasan. Inspektorat harus memberi rekomendasi/saran untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang penting. Selain itu, Inspektorat harus melakukan inovasi pengawasan dalam pelaksanaan peran assurance dan consulting. Sehingga keberadaannya dapat dirasakan kontribusinya dalam masa darurat. (*)
Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


