Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Kejadian ini tentu sangat mengecewakan masyarakat indonesia," ungkap Sekertaris Bidang Olahraga PB PMII, Tabah Riyadi.
Menurutnya, LADI sebagai lembaga independen bentukan Kemenpora tidak bisa memberikan suport tehadap keberlangsungan olahraga di indonesia. "Pemerintah harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Walau bagaimanapun LADI dalam pengawasan dari Kemenpora," tuturnya.
Kejadian ini menunjukan bahwa Pemerintah tidak serius dalam menjalankan pengawalan dan pendampingan terhadap olahraga di indonesia. "Masak, pemerintah tidak mengetahui jika akan mendapatkan sanksi dari WADA (Badan Anti Doping Dunia)? Sedangkan mekanisme aturan olahraga saya yakin pemerintah sudah tahu detail. Termasuk soal tes doping plan (TDP) yang dipertanyakan WADA hinga menimbulkan sanksi," tegasnya.
Menurutnya, jika yang menjadi alasan adalah soal pandemi Covid, hal itu justru dianggap bukan menjadi alasan yang logis. "Pasalnya, negara-negara lain bisa TDP kenapa Indonesia tidak? Jika hal itu yang menjadi alasan, saya rasa alasan itu justru mengerdilkan negara kita sendiri," tuturnya.
"Yang terpenting hari ini adalah segera lakukan pembenahan internal. Baik di tingkat LADI maupun Kementerian. Jangan sampai hal serupa terulang kembali," katanya.
Selain itu, Tabah juga meminta Pemerintah dan lembaga terkait untuk segera menyelesaikan masalah tersebu. Mengingat dalam waktu dekat akan banyak event olahraga yang telah direncanakan.
"Lobi-lobi harus segera diperkuat untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut bahkan event olahraga yang direncanakan justru gagal," ucap Mahasiswa Pascasarjana UNJ itu. (lis/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


