Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Magelang Fiqi Akhmad menilai ketidakpastian kapan penyerahkan KUA PPAS ini akan berdampak pada terancam gagalnya pembangunan di Magelang. Keterlambatan penyerahan KUA PPAS ini berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan KUA PPAS ke DPRD paling lambat dilakukan pada bulan Juli minggu kedua.
"Kalau bupati dan TAPD merasa kesulitan dalam menyusun KUA PPAS, bisa melakukan konsultasi dengan DPRD. Hal ini tentu demi kebaikan masyarakat Magelang," terang Fiqi Akhmad.
Untuk itu Fraksi PKS mendesak bupati beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyelesaikan penyusunan KUA PPAS. (*/lis/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


