Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebijakan ini diyakini dapat menggairahkan iklim investasi. Juga membuat pengusaha hotel dan restoran taat pajak. Ketua PHRI Kota Magelang Edi Hamdani mengatakan pajak hotel dan restoran selama ini maksimal 10 persen.
Menurutnya ini cukup memberatkan, sekalipun pajak tersebut dibayar oleh tamu, pihaknya hanya mengelola.
"Pak Wali bilang tidak usah maksimal, 5 persen saja tapi ayo jujur. Terbuka, lebih manusiawi, nggak perlu sampai ditongkrongin juga," ujarnya.
Keyakinan Edi mantap, anggota PHRI akan semangat menyetorkan pajak. Apalagi, angka 5 persen itu sudah disepakati anggotanya.
Selain membahas pajak, pertemuan PHRI dengan Wali Kota Magelang juga menyinggung soal polemik pasal perizinan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Yakni hukum pidana bagi pasangan belum menikah yang check in di hotel.
Menurutnya, hal itu hanya bisa jalan bagi hotel syariah.
"Kalau hotel nonsyariah ya nggak bisa jalan. Itu urusan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.
Namun, Edi belum sempat membahas lebih panjang soal pasangan belum menikah yang menginap di hotel. Salah satunya soal razia pasangan tak resmi. Bahkan petugas gabungan sampai mengetok pintu kamar tamu hotel.
Meskipun soal razia ini dipayungi perda terkait penyakit masyarakat (pekat), namun ia ingin razia cukup berhenti sampai di front office saja.
"Karena sebenarnya, dulu ada larangan, tapi sudah lama sekali. Bahwa dilarang mengetuk pintu kamar, kecuali DPO (kriminal, Red), narkoba, miras, judi, boleh digrebek," jelasnya. (put/lis)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


