Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penurunan logo dan papan dilakukan setelah nota kesepahaman tentang penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan antara Akademi TNI dan Pemkot Magelang ditandatangani. Pihak-pihak yang menandatangi nota kesepahaman itu adalah Haryono, Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI.
Kemudian Sekjen Kemenkeu RI Heru Pambudi dan Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz. Mengetahui Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Sugeng Purnomo.
Sekda Joko Budiyono menjelaskan Pemkot Magelang meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar patok dan logo TNI segera dicopot. “Ini untuk menjaga soliditas di antara kita, bahwa kita sudah tidak ada masalah lagi. TNI dan Pemkot Magelang sudah clear,” tandasnya, Rabu, (14/9).
Dalam waktu dekat, Pemkot Magelang akan membentuk tim khusus. Membahas pematangan persiapan rencana boyongan kantor Pemkot Magelang di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 ke Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, di Jalan Alun-alun Utara nomor 2 Kota Magelang.
Proses persiapan, pembangunan, juga pindahan kantor baru diberi batas waktu 5,5 tahun ke depan. Pada 2,5 tahun pertama, Kemenkeu akan membangun kantor baru BPPK di lain tempat. Kemudian Pemkot Magelang akan memulai proses pindahan paling lama 3 tahun sejak diserahkan fisik tanah dan bangunan BPPK. Setelah semua proses itu selesai, aset Akademi TNI yang saat ini dipakai untuk Kantor Pemkot Magelang akan diserahkan.
Menurut Joko, aset Akademi TNI yang saat ini dipakai untuk kantor pemkot luasnya 4 hektare. Sedangkan calon lokasi kantor Pemkot Magelang di lahan BPPK hanya 1,4 hektare. Pemkot merancang bangunan bertingkat, agar mencukupi kebutuhan. Menurut Joko, pembangunan gedung bertingkat di kawasan alun-alun diperbolehkan maksimal 15 lantai.
“Kalau perencanaan desain awal, kita butuh Rp 190 miliar untuk membangun kantor baru,” akunya.
Pada anggaran perubahan, Pemkot Magelang menyiapkan dana cadangan Rp 70 miliar untuk mengawali pembangunan gedung. Kekurangan anggaran, akan dibiayai pemerintah pusat, dan Pemprov Jawa Tengah.
Sebelumnya, ada 3 kesepakatan yang ditandatangani dalam nota kesepahaman (lihat grafis). Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyebut, hasil kesepakatan itu langkah tepat untuk mengakhiri polemik status penguasaan atas tanah dan bangunan eks Mako Akabri. Tanah dan bangunan yang dikembalikan maupun yang dihibahkan adalah sama-sama aset negara. “Tinggal hibah-hibahan, nggak usah geger-gegeran,” ucapnya. (put/lis)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


