Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyelesaian sengketa ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara TNI, Kementerian Keuangan dan Pemkot Magelang tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah dan Bangunan di Kota Magelang yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Selasa (13/9).
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Aslog Panglima TNI Haryono, Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi, dan Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz, dan diketahui oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.
Kegiatan tersebut disaksikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.
"Sudah ditandatangani kesepakatan, bahwa Pemkot Magelang akan menyerahkan secara hibah bangunan yang dibangun dengan APBD di tanah eks Mako Akabri kepada TNI, dan kita menerima tanah dan bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih. Sedangkan Kantor Pemkot Magelang akan diganti dengan Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kemenkeu yang ada di kawasan Alun-alun Kota Magelang. Kita juga akan dibantu anggaran untuk membangun kantor baru,” kata Aziz.
Pemkot Magelang diberi tenggat waktu maksimal sampai 5,5 tahun untuk persiapan kepindahan ke kantor baru. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi hal penting untuk kejelasan status hukum kepemilikan aset tanah dan bangunan eks Mako Akabri di Jalan Sarwo Edhie Wibowo tersebut.
Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, penyelesaian masalah antara TNI dan Pemerintah Kota Magelang tersebut telah melalui upaya yang cukup panjang. Beberapa kali rapat diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam, baik di Jakarta, Kota Magelang, maupun secara virtual hingga disepakati nota kesepahaman.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dengan kembalinya aset tanah dan bangunan ke TNI maka diharapkan menjadi aset yang bermanfaat untuk pelatihan, berbagai aktifitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota TNI.
"Pak Wali Kota dan jajaran Pemerintah Daerah yang akan mendapatkan aset negara, dalam hal ini pengelolaanya di bawah Kemenkeu, yakni Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, lokasinya sangat strategis. Tentu sebagai Pemda memang patut di lokasi yang representatif. Ini adalah menggambarkan keberpihakan kami untuk mendukung fungsi, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani. (put/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


