Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perkawinan Tak Tercatat Rugikan Perempuan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz memberikan pencerahan terkait pencatatan perkawinan, di Gedung Wanita, Rabu (22/6). (NOVA NUR AFIFAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz memberikan pencerahan terkait pencatatan perkawinan, di Gedung Wanita, Rabu (22/6). (NOVA NUR AFIFAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Magelang – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang akan menyediakan pelayanan pencatatan perkawinan dan isbat nikah terpadu.

Ada hal kuat yang mendasari lahirnya pelayanan ini. Berdasarkan data kependudukan triwulan I tahun 2022, sebanyak 8.784 penduduk atau 4.392 keluarga berstatus kawin, tetapi tidak tercatat.

“Kawin yang tidak tercatat ini akan sangat merugikan. Terutama untuk pihak perempuan,” kata Kepala Disdukcapil Kota Magelang Larsita, saat sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan ini di Gedung Wanita, Rabu (22/6).

Larsita menjelaskan perlindungan hukum tentang hak perempuan pada perkawinan yang tidak tercatat menjadi sangat lemah. Seperti hak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, warisan, dan harta gono-gini bila terjadi perceraian. “Bahkan saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), proses hukumnya itu penganiayaan, bukan UU yang menyangkut KDRT,” tambahnya.

Ia mengasumsikan tingginya angka perkawinan tidak tercatat adalah akibat dari dua hal. Pertama, praktik nikah siri. Pernikahan ini memang sah secara agama, namun tidak di mata hukum. Kedua, penduduk menikah sah secara agama dan hukum, namun saat administrasi kependudukan (adminduk) tidak menyertakan fotokopi surat nikah. Sehingga status di dalam dokumen penduduknya tertulis kawin tidak tercatat.

Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz  mengatakan terobosan baru ini sejalan dengan sembilan program unggulan Kota Magelang. Yakni program Rodanya Mas Bagia (Program Pemberdayaaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia).

Menurutnya, peran pemerintah kini berubah. Dulu pemerinta hanya sebagai “tukang catat”, administrator. Kemudian bergeser menjadi services provider. Berubah lagi peran menjadi fasilitator. Terakhir sebagai kolaborator.

“Kebanyakan masyarakat juga hanya tahu peran pemerintahan di nomor satu dan dua. Saya berharap kita bersama-sama bisa mewujudkan pemerintahan Kota Magelang seperti yang nomor tiga, sampai nomor empat,” tutupnya. (mg1/put/lis)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggota Keluarga Meninggal ? Segera Lapor ke BPJS Kesehatan agar Terhindar dari Tagihan Iuran Berjalan

Anggota Keluarga Meninggal ? Segera Lapor ke BPJS Kesehatan agar Terhindar dari Tagihan Iuran Berjalan

Banyak masyarakat yang merasa bahwa ketika ada anggota keluarga yang meninggal, maka iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan secara otomatis berhenti meskipun tanpa melapor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer