Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal Ali Sutariyo mengatakan, anggaran untuk RTLH memang terbatas. Sehingga harus dilakukan secara bertahap dan keroyokan.
“Tahun ini ada anggaran untuk merehab 2.000 unit RTLH. Dana itu dari program rehab berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kendal, Baznas, hingga program CSR,” katanya, kemarin.
Ia menambahkan, untuk pendanaan APBN tahun ini ada 767 RTLH akan dibedah. Lalu dana dari provinsi sebanyak 876 rumah serta bantuan Baznas Jateng ada 11 unit RTLH.
Sedangkan sokongan APBD akan digunakan untuk perbaikan RTLH yang terkena bencana. "Dari APBD Kendal hanya 10 unit RTLH. Semua biaya dipukul rata nilainya Rp 20 juta," ujarnya.
Disperkim terus berupaya melakukan pengentasan kawasan kumuh seperti RTLH. Namun proses rehabilitasi tidak bisa dilakukan sekali waktu.
"Karena banyaknya unit yang harus dibedah, tidak mungkin dalam waktu dua atau tiga tahun bisa selesai," ujarnya.
Kabid Perumahan Rakyat Disperkim Kendal Zia Hawari Hudaya mengatakan, sebelumnya ada 59.000 RTLH di Kendal. Hingga 2022, sudah terselesaikan sebanyak 24.000 RTLH.
Pihaknya juga tengah mengusulkan program bantuan kepada pemerintah pusat untuk pengentasan kawasan kumuh.
"Kalau saat ini prioritas pengentasan kawasan kumuh ada di Kelurahan Bandengan dan Karangsari. Memang harus ada kolaborasi dari masyarakat juga, sehingga RTLH dan kawasan kumuh bisa segera rampung,” tambahnya. (dev/fth)
Editor : Baskoro Septiadi