
RADARSEMARANG.ID, Kendal – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menetapkan enam program prioritas sebagai arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Program tersebut disusun untuk menjawab tantangan pembangunan strategis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyampaikan, arah pembangunan lima tahun ke depan dirancang berbasis evaluasi RPJMD sebelumnya dan kebutuhan aktual di lapangan.
“Enam program prioritas ini akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah hingga 2029,” kata Bupati Tika dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis (5/6/2025).
Program pertama adalah Kendal Cerdas, yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM.
Kedua, Kendal Sehat, diarahkan untuk memperluas akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
Ketiga, Kendal Millenial, mendorong pelatihan keterampilan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan generasi muda.
Keempat, Kendal Joss, menjadi motor pembangunan ekonomi strategis berbasis potensi unggulan lokal.
Kelima, Kendal Cekatan, berfokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dan keenam, Kendal Mantap, mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan penguatan fasilitas umum.
RPJMD Kendal 2025–2029 disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta metode bottom-up dan top-down.
Dokumen tersebut juga telah diselaraskan dengan RPJMN Nasional, RPJPD Kendal 2025–2045, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029.
Selain menetapkan arah pembangunan, RPJMD juga memuat strategi penanganan isu krusial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan fiskal.
Pemerintah akan meningkatkan pemberdayaan kelompok marjinal, memperluas layanan dasar, serta mendorong pelatihan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
Pemkab Kendal juga akan menggali potensi PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah secara adil dan akuntabel.
Investasi akan didorong dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“RPJMD ini disusun bukan hanya sebagai dokumen formal, tapi menjadi arah gerak pembangunan yang menyeluruh dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Mba Tika. (bud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




