Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Capaian PBB di Kendal Rendah, Baru 10 Desa yang Sudah Lunas

D
Sejumlah warga saat membayar pajak di kantor Bapenda Kendal. DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG
Sejumlah warga saat membayar pajak di kantor Bapenda Kendal. DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.ID, Kendal - Capaian pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Kendal masih rendah. Hingga Oktober 2024, baru 10 desa yang lunas PBB.


Advertisement

Desa yang sudah lunas PBB-P2 yakni Desa Peron, Kalices, Sriwulan, Sidomakmur, Pesawahan, Gubugsari, Ngampel Wetan, Kaliyoso, Magersari, dan Kelurahan Candiroto.

Kendati begitu, Badan Pendapatan Derah (Bapenda) Kendal menyebut jika tren realisasi PBB hingga Oktober ini terus naik.

“Dari 286 desa di Kabupaten Kendal, baru 10 desa yang sudah lunas PBB-P2. Tapi trennya naik terus mendekati jatuh tempo 31 Oktober ini. Setelah itu masih bisa bayar PBB sampai 31 Desember tapi kena denda,” kata Sekretaris Bapenda Kendal Muhammad Yusuf Ariyanto, Rabu (9/10).

Advertisement

Banyaknya desa-desa di Kabupaten Kendal yang belum lunas PBB lantaran menunggu jatuh tempo. Namun, Bapenda terus mendorong terkait pelunasan PBB.

Pasalnya, hingga saat ini capaian PBB-P2 berada di angka 46,8 persen atau Rp 25,7 miliar dari target Rp 55 miliar. Adapun tahun sebelumnya realisasi PBB-P2 di Kabupaten Kendal mencapai 98 persen.

“Kami lakukan evaluasi rutin terkait capaian realisasi PBB ini di setiap kecamatan yang nantinya disampaikan ke desa. Kami juga lakukan jemput bola layanan pembayaran PBB,” terangnya.

Advertisement

Yusuf menambahkan, desa-desa yang sudah lunas PBB nantinya akan mendapat hadiah dari Pemkab Kendal.

Ia berharap, target PBB 2024 bisa terealisasi sepenuhnya. Ia ingin kolaborasi stakeholder lebih maksimal dalam penarikan pajak ini.

“Karena pajak yang kita pungut ini kembali lagi ke masyarakat. Lewat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan hingga ke layanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara Kepala Desa Sriwulan, Sulistio mengaku desaya sudah lunas PBB pada bulan September.

Ada trik yang harus diterapkan kepada warganya agar semangat membayar PBB. Yakni ia memberikan pemahaman ke warga terkait pajak tersebut akan kembali ke masyarakat.

“Alhamdulillah desa kami lunas setiap tahun. Dan setiap warga bisa minta bantuan ke perangkat desa soal pembayaran PBB. Jadi gak bikin ribet warga juga,” akunya. (dev/bas)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bukan Tak Mau Bayar, Warga Keluhkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor ke DPRD Jateng

Bukan Tak Mau Bayar, Warga Keluhkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor ke DPRD Jateng

Agenda reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PPP, H. Nurul Furqon,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer