Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perangkat Desa dan BPD Diperbolehkan Jadi Panwaslucam, Begini Aturannya

D
Kepala Dispermasdes Kendal Yanuar Fatoni. DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG
Kepala Dispermasdes Kendal Yanuar Fatoni. DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.ID, Kendal - Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperbolehkan menjadi panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwaslucam) pada Pilkada 2024.


Advertisement

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal Yanuar Fatoni.

Yanuar menerangkan, beberapa waktu lalu pihaknya mendapat surat terkait posisi perangkat desa dan BPD yang menjadi Panwaslu di tingkat kecamatan pada Pilkada 2023.

Pihaknya menyebut, tidak ada aturan yang melarang terkait perangkat desa maupun BPD terkait untuk menjadi Panwaslucam.

Advertisement

"Prinsipnya tidak ada aturan yang melarang bagi perangkat desa maupun BPD untuk ikut dalam kegiatan pengawasan Pemilu. Tidak ada aturan yang melarang itu," terangnya Senin (6/5/2024).

Meski begitu, perangkat desa dan BPD harus tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga tidak mengganggu kinerja di pemerintahan desa.

"Perangkat desa memang harus ada surat pernyataan bahwa tidak mengganggu kinerja selama menjadi Panwaslu kecamatan. Dan itu harus diketahui oleh kepala desa," sambung Kepala Dispermasdes Kendal.

Advertisement

Yanuar menegaskan, manakala perangkat desa ingin menjadi Panwaslucam maka harus mendapat izin dari kepala desa.

Adapun untuk BPD disesuaikan dengan aturan mengikat sesuai dengan profesi lainnya.

"Misalnya BPD yang berasal dari PNS itu otomatis terikat aturan PNS-nya. Nah itu sehingga harus dipatuhi. Jadi selama tidak mengganggu kerja maka itu diperbolehkan dan itu yang menentukan kepala desa selaku atasa masing-masing," tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal Hevy Indah Oktaria mengatakan, saat ini Bawaslu Kendal masih kekurangan 23 orang untuk menjadi Panwaslu yang akan ditempatkan di 14 kecamatan.

"Dari hasil seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan Existing, yang dinyatakan lolos penilaian evaluasi kinerja ada 37 orang. Jadi masih kurang 23 orang lagi," katanya.

Hevy melanjutkan, sejumlah Panwaslucam ada yang tidak memenuhi syarat nilai standar minimal evaluasi. Bahkan, ada juga yang mengundurkan diri dan ada yang tidak mengikuti evaluasi existing.

"Nah, mereka yang tidak mengikuti evaluasi karena ada yang menjabat sebagai perangkat desa, kemudian masuk menjadi PPK," lanjutnya.

Ditambahkan, Panwaslu Kecamatan yang kosong belum terisi adalah Kecamatan Cepiring dan Kaliwungu Selatan.

Sementara kecamatan lain ada yang sudah terisi 1 orang dan 2 orang. Sedangkan kecamatan Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbang, Pegandon dan Ngampel sudah terisi 3 orang.

Hingga tanggal 5 Mei 2024 jumlah pendaftar baru untuk mengisi anggota Panwaslu Kecamatan baru 7 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan.

"Pendaftaran Panwaslucam masih dibuka hingga tanggal 7 Mei 2024. Jadi silahkan bagi yang ingin menjadi bagian dari anggota pengawas Pilkada bisa mendaftarkan," tandasnya. (dev/bas)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer