RADARSEMARANG.ID, Kendal — DPRD Kendal menyoroti carut marut keuangan pemerintah kabupaten di akhir tahun 2023 ini. Pasalnya, masih banyak proyek lelang yang harus dikerjakan eksekutif.
Hal itu diduga kuat menjadi penyebab Pemkab Kendal menghutang jatah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu lantaran membengkaknya anggaran belanja daerah karena kurangnya perencanaan yang matang.
Komisi A DPRD Kendal, Rubiyanto, menyebut, langkah yang diambil Pemkab Kendal dengan menghutang TPP ASN bulan November dan Desember adalah upaya untuk menjaga likuiditas keuangan APBD.
Sebab tidak memungkinkan belanja daerah dihentikan atau ditutup.
“Seharusnya, kan memprediksi keuangan dan lihat betul potensi yang ada. Nah kemarin yang sangat membebani itu pendapatan kita ndak tercapai," tandasnya. (dev/bud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
