Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seleksi Perades di Desa Bendosari Kendal Diduga Bermasalah

D

Suasana seleksi CAT perangkat desa di Kabupaten Kendal pada April 2023.
Suasana seleksi CAT perangkat desa di Kabupaten Kendal pada April 2023.
  


Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Kendal - Dwi Khairawati, 36, calon perangkat desa (perades) di Desa Bendosari, Kecamatan Plantungan, Kendal, menemukan dugaan maladministrasi dalam seleksi Perades. Temuan itu berupa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dalam formasi Kasi Pemerintahan Desa Bendosari tahun 2022.

Dwi menerangkan, ada calon perades lain dalam seleksi CAT ini yang memiliki NIK sama dengan miliknya. Kemudian, dia mencoba melaporkan ke pihak penyelenggara seleksi tetapi tidak dilakukan perbaikan. Alhasil, terdapat NIK ganda dalam proses seleksi perades ini.

"Jadi yang lolos seleksi itu NIK-nya sama persis dengan saya. Tesnya melalui CAT. Dan ada ketidakadilan, kenapa tidak langsung dibenahi kesalahannya oleh petugas. Malah sekarang sudah dilantik," terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang Rabu (28/6).

Advertisement

Dwi sudah melaporkan temuannya itu kepada Ombudsman RI. Kemudian dia menerima surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman pada Jumat (23/6) lalu.

Yakni kesimpulan surat berisi, temuan dugaan maladministrasi itu berupa kelalaian atau ketidakcermatan camat Plantungan dan kades Bendosari atas penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dalam prosedur pelaksanaan seleksi perangkat desa formasi Kasie Pemerintah Desa Bendosari tahun 2022.

Selanjutnya, Ombudsman meminta bupati Kendal selaku atasan terlapor dan pembina pelayanan publik, untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap camat Plantungan, kades Bendosari, dan ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (TP3D) Bendosari.

Advertisement

Yaitu untuk memperbaiki pelaksanaan seleksi perangkat Desa Bendosari selanjutnya pada tahun 2023. "Saya berharap dengan surat LAHP ini kebenaran bisa ditempatkan dengan adil," lanjutnya.

Dwi akan mempertimbangkan dan mendiskusikan bersama tim hukumnya terkait surat LAHP yang diterima. Adapun tindakan paling memungkinkan, menggugat SK pengangkatan perangkat desa formasi Kasi Pemerintahan Desa Bendosari, Kecamatan Plantungan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

"Memang saya tidak lolos seleksi, tapi saya akan menggunggat SK pengangkatannya karena kan ada administrasi yang salah," tegasnya.

Terpisah Sekda Kendal Sugiono mengatakan, sudah menerima tiga rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terkait temuan maladministrasi ini.

Bahkan, dia akan menerjunkan Inspektorat Kendal untuk melakukan pemeriksaan terhadap camat, kades Bendosari dan TP3D.

Jika benar ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Tindak lanjut ini sesuai arahan bupati Kendal," katanya.

Selain itu, Sugiono akan menugaskan Dispermasdes untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan seleksi perangkat desa di Kendal. Pihaknya juga akan melakukan perbaikan terkait dengan Pasal 28 di Perbup Kendal yang mengatur tentang pelaksanaan seleksi perangkat desa.

"Dalam perbaikan Perbup itu, kami juga akan mempertegas tentang lembaga yang berkompeten yang ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa," tegasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kendal Munawir akan memantau tindak lanjut Pemkab Kendal terkait dugaan maladministrasi seleksi perangkat desa ini.

Dia menilai, dalam seleksi melalui CAT ini terdapat plus minusnya yang terkadang tidak sesuai dengan harapan.

"Kami merespon agar Pemkab segera terjun untuk penyelesaian. Dan jangan sampai kesalahan ini terulang pada seleksi perades selanjutnya," tandasnya. (dev/ton)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer