Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Bantuan Khusus, 1.165 Dusun Mulai Berkembang

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
DIALOG WISATA: Para pelaku dan agen travel wisata berdialog dengan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. (NURFAIK NABHAN/Jawa Pos Radar Semarang)
DIALOG WISATA: Para pelaku dan agen travel wisata berdialog dengan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. (NURFAIK NABHAN/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Sebanyak 1.165 dusun di Kabupaten Kendal sudah merealisasikan bantuan keuangan khusus (BKK). Itu merupakan program pemerataan dan percepatan pembangunan dusun, sekaligus visi misi bupati dan wakil bupati Kendal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal Yanuar Fatoni mengatakan tahun 2023 masih ada 420 dusun yang tercover dana BKK. Adapun tahun 2022, dana BKK sudah terealisasi dalam pembangunan.

"Totalnya ada 1.165 dusun yang sudah 100 persen tercover dana BKK. Tahun ini hampir merata penggarapan dari dana BKK ini," ujarnya.

Yanuar menambahkan, dana BKK digunakan untuk pembangunan di tingkat dusun. Ada yang membangunan desa wisata, pengembangan wisata, pengembangan UMKM, hingga pengembangan dalam sektor pertanian.

"Pembangunan berdasarkan tematik desa yang membatasi pada usulan setiap desa. Contohnya jika desa wisata, berarti fokus pada pengembangan wisata, dan lainnya," jelasnya.

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto berjanji akan terus melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan BKK Dusun. Program padat karya ini diharapkan mampu memberikan pergerakan ekonomi untuk masyarakat.

Bantuan itu condong pada peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan pendidikan.

“Jadi saya berharap mampu memberikan dampak positif dalam hal pembangunan dari dusun, termasuk juga untuk pengerjaannya dilakukan oleh warga sendiri yang bisa menjadi padat karya," terangnya.

Seluruh dana BKK yang disalurkan sebesar Rp 100 juta. Adapun BKK kepada pemerintah desa berbasis dusun direncanakan dan dianggarkan sesuai permohonan atau proposal dari pemerintah desa. Kemudian diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Itu melalui musyawarah desa dan kepala desa menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat sesuai dengan skala prioritas," tambahnya. (dev/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer