Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejumlah alat berat dan petugas gabungan dari Pusdataru dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah diterjunkan. Para pemilik bangunan juga pasrah melihat bangunannya dirobohkan. Hal itu dirasakan Suyamto, salah satu pemilik bangunan liar. Dia mengaku, sudah 10 tahun menempati bangunan di senderan aliran irigasi itu. Adapun yang dibongkar yakni teras dan jembatan akses menuju rumahnya.
"Ini bukan tanah saya. Tapi milik pengairan dan saya hanya izin menempati. Teras rumah saya juga menjorok dan menyalahi aturan. Kalau dibongkar ya manut saja. Nantinya saya izin buat jembatan kayu untuk keluar masuk rumah," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang saat menyaksikan teras rumahnya dibongkar.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bodri Kuto Jawa Tengah Agung Prihantono menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah pemberitahuan kepada para pelanggar. Itu berlangsung setahun lalu.
Untuk menjaga fungsi irigasi, pihaknya terpaksa membongkar bangunan yang menyalahi aturan dan menempati area Sempadan aliran irigasi. Seperti warung makan, bengkel, teras rumah, pagar, hingga rumah tinggal.
"Untuk operasi dan pengamanan fungsi irigasi itu, kita memang harus lakukan treatment. Salah satunya dengan ruang jaringan irigasi ini bebas dan khusus untuk pemeliharaan irigasi saja," katanya.
Agung melanjutkan, setelah aliran irigasi sekunder bersih, pihaknya akan melakukan pembersihan salurannya. Itu supaya aliran air lancar sampai ke area yang dialiri.
"Ada juga pelanggar yang membongkar mandiri. Saya harap masyarakat tidak membuang sampah di aliran irigasi atau sungai. Dan di Kendal ini kita pengen mengeliminir banjir," ujarnya.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Satpol PP Jawa Tengah Tubayanu mengatakan, pihaknya juga sudah cukup lama melakukan proses penyelesaian pelanggaran bangunan ini. Namun, tetap saja banyak pelanggar yang belum sadar. Adapun pembongkaran paksa ini adalah upaya terakhirnya dalam penertiban.
"Tahapan seperti sosialisasi sudah kita lakukan. Dan teguran pertama, kedua, dan ketiga. Satu tahun lebih kita berikan waktu buat mereka (pelanggar). Adapun tindak lanjut penyelesaian bangunan, nanti dari PSDA yang berwenang," tandasnya. (dev/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




